Channel9.id, Jakarta. Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencerminkan kuatnya semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta relawan kemanusiaan nonpemerintah bekerja bersama di lapangan untuk memastikan setiap tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras.
Sejak fase awal penanganan, pemerintah mengerahkan personel secara besar-besaran melalui mobilisasi nasional. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.
“Mobilisasi sejak awal dilakukan pemerintah melalui skema nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Saat itu, jumlahnya mencapai sekitar 92 ribu personel dari seluruh kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan nonpemerintah,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2025).
Memasuki fase rehabilitasi, Satgas menyesuaikan jumlah personel dengan kondisi yang semakin terkendali. Data per 31 Maret 2026 menunjukkan 23.618 personel dari berbagai kementerian/lembaga dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak.
Kolaborasi Bangun Hunian Sementara
Kolaborasi lintas lembaga terlihat jelas dalam berbagai sektor pemulihan. Dalam pembangunan hunian sementara (huntara), pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI-Polri serta organisasi masyarakat dan lembaga filantropi, seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Hingga 31 Maret 2026, para pemangku kepentingan telah menyelesaikan sekitar 84 persen target, dengan 16.360 unit huntara berdiri di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke hunian yang lebih layak.
Kerja bersama tersebut juga mempercepat pemulihan infrastruktur. Pemerintah telah membuka kembali akses jalan dan jembatan nasional secara fungsional sehingga distribusi logistik kembali lancar. TNI, Polri, dan kementerian teknis juga membangun jembatan darurat untuk menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Di sektor lingkungan, tim gabungan mempercepat pembersihan lumpur yang sempat menjadi tantangan utama. Mereka telah membersihkan sebagian besar dari ratusan titik terdampak sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Kementerian Dalam Negeri turut mengerahkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk membantu proses ini.
Pemulihan layanan dasar juga berlangsung cepat. Petugas berhasil memulihkan aliran listrik di hampir seluruh wilayah, mengaktifkan kembali jaringan komunikasi, serta mengoperasikan kembali rumah sakit dan puskesmas.
Kemajuan ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Pada Desember 2025, jumlah pengungsi mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa. Kini, tersisa 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda, dan petugas terus menangani mereka secara bertahap.
Satgas PRR menegaskan komitmennya untuk menjaga semangat gotong royong hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan yang masih berlangsung.
