Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait tingginya intensitas perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Kritik yang disampaikan Dino tersebut tak terlepas dari kunjungan Prabowo ke Prancis belum lama ini yang dinilai terlalu mendadak dan sudah terlalu sering dikunjungi Prabowo. Pasalnya, Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu.
Salah satu kritik yang dijawab Teddy yaitu soal pengeluaran anggaran yang disebut Dino terlalu besar untuk setiap lawatan presiden ke negara lain. Teddy menyebut seluruh kelebihan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Prabowo secara pribadi.
“Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Selasa (2/6/2026).
Terkait jumlah rombongan yang ikut dalam kunjungan presiden, Teddy mengklaim hal ini sudah dikurangi sebesar-besarnya di era kepemimpinan Prabowo. Bahkan, kata dia, lebih dari separuh jumlah rombongan sudah dipangkas jika dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.
“Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” kata Teddy.
Teddy juga menjawab saran dari Dino yang meminta agar jadwal perjalanan Prabowo ke luar negeri disiarkan ke publik minimal satu tahun sebelumnya. Menurut Teddy, jadwal keberangkatan presiden mengikuti perkembangan situasi global yang dinamis.
“Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” ucapnya.
Kemudian terkait tingginya frekuensi perjalanan Prabowo ke luar negeri, Teddy menyebut hal ini perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemimpin negara lain. Menurutnya, kedekatan tersebut perlu dibangun di tengah berbagai konflik dan krisis global.
“Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran, dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya,” tuturnya.
“Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya,” lanjut Teddy.
Sebelumnya, Wamenlu Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menurutnya sudah di luar batas kewajaran. Ia menyarankan agar Prabowo mengurangi jadwal perjalanannya ke luar negeri dan mendengarkan kritik dari publik terkait hal tersebut.
“Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” ujar Dino melalui unggahan video di akun Instagram resminya pada Sabtu (30/5/2026).
Dino menyebut Prabowo telah menjadi satu-satunya kepala negara di dunia yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Sejak menjabat menjadi Presiden, lanjut Dino, Prabowo setidaknya telah menghabiskan waktu satu dari enam hari di luar negeri.
“Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya,” lanjutnya.
Dengan tingginya intensitas tersebut, kata Dino, kunjungan Prabowo ke luar negeri otomatis memakan biaya yang sangat besar, termasuk biaya rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, protokoler dan pengamanan, serta biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujarnya.
HT
