Channel9.id, Bantul – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kini tidak hanya diposisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menjadikannya sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan nasional, terutama di wilayah perbatasan yang selama ini dinilai belum banyak tersentuh pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat meninjau langsung rumah warga penerima bantuan BSPS di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam kunjungan itu, Mendagri didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalya Adininggar Widyasanti.
Rombongan meninjau rumah salah satu warga yang selama puluhan tahun tinggal di bangunan sederhana berdinding anyaman bambu lapuk, berlantai tanah, dan berdiri di atas susunan batu tanpa perekat semen. Berdasarkan dialog dengan penghuni, rumah tersebut telah ditempati sejak 1984 dan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.
Mendagri menyampaikan rasa syukurnya setelah mengetahui rumah tersebut akhirnya masuk dalam daftar penerima bantuan melalui Program BSPS.
“Alhamdulillah,” ujar Tito saat melihat langsung kondisi rumah warga.
Namun, menurut Mendagri, dampak program BSPS tidak berhenti pada perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat. Pemerintah juga mengarahkan program tersebut untuk menjangkau wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara.
Ia menjelaskan, Kementerian PKP telah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit bantuan rumah untuk kawasan perbatasan yang tersebar di lebih dari 40 kabupaten. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara secara lebih nyata di wilayah terluar Indonesia.
“Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh,” katanya.
Menurut Tito, peningkatan kualitas hunian di wilayah perbatasan memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar pembangunan fisik. Kehadiran rumah yang layak dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah tempat tinggal mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mencontohkan pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, yang terdampak banjir bandang dan menyebabkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan.
Mendagri mengatakan pemerintah telah turun langsung meninjau lokasi tersebut bersama Menteri PKP dan saat ini program rehabilitasi rumah melalui BSPS sedang berjalan.
“Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu hampir 600-an rumah di sana, sekarang lagi jalan,” ujarnya.
Selain melakukan peninjauan di Bantul, pemerintah juga menggelar dialog virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di berbagai wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di provinsi tersebut.
Melalui perluasan sasaran program hingga ke wilayah terluar dan terdampak bencana, pemerintah berharap BSPS dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak.
