Channel9.id – Jayapura. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Tito bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah pihak terkait berdialog dengan penerima bantuan Jems Nufri dan Sem Nota Foa. Keduanya merupakan warga Kampung Mosso yang rumahnya dinilai layak mendapatkan bantuan renovasi karena mengalami kerusakan berat.
Tito mengatakan kunjungan tersebut menjadi simbol peluncuran program renovasi rumah di Tanah Papua. Program itu mencakup 22.379 rumah di seluruh wilayah Papua, termasuk 4.500 unit di Provinsi Papua.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Tito.
Menurutnya, tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Papua menjadi alasan pentingnya dukungan berbagai pihak terhadap program tersebut. Ia menilai pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri karena anggaran daerah telah terserap untuk berbagai kebutuhan lain.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambungnya.
Ia menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah mendukung pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.
Tito menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
HT
