Channel9.id, Jakarta – Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan mencapai fase paling signifikan bersamaan dengan puncak musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga mengganggu produksi pertanian dan pasokan energi.
Menanggapi proyeksi tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tidak menunggu kondisi memburuk dan segera memperkuat langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
“Juli sampai Oktober diperkirakan menjadi periode yang paling perlu diwaspadai,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak El Nino di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6).
Mengacu pada pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Menurut Tito, ada dua ancaman utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering. Kedua, berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah langkah melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian memperkuat program irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan operasi modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Tito meminta pemerintah daerah segera menyusun langkah antisipasi melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk BPBD, dinas pertanian, dan dinas pengairan. Mitigasi juga diharapkan mengacu pada data dan pemetaan kerawanan yang disusun BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan kesiapsiagaan bersama bupati dan wali kota agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu sejak dini.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa untuk memperkuat upaya pencegahan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar daerah mampu mengantisipasi ancaman karhutla, kekeringan, dan gangguan terhadap sektor pertanian secara lebih cepat dan efektif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
