Channel9.id – Balikpapan. Pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan kebijakan yang berdampak terhadap daerah untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan berjalan efektif sekaligus mendukung perekonomian daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan evaluasi dilakukan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan daerah. Kemendagri juga memetakan kondisi di daerah untuk menjadi bahan dalam memberikan masukan kepada kementerian terkait dalam penyusunan kebijakan.
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Menurut Bima, evaluasi tersebut juga mencakup pematangan formulasi kebijakan. Masukan dari Kemendagri diberikan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi dan dampak kebijakan terhadap daerah.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian ialah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Bima menyebut kebijakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan kewajiban belanja.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung berbagai kemungkinan dampak kebijakan melalui simulasi berbasis data. Menurut Bima, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih konkret sebelum kebijakan diterapkan.
Ia menambahkan, evaluasi dan pemberian masukan tidak hanya dilakukan terhadap kebijakan TKD, tetapi juga terhadap kebijakan lain yang memiliki dampak terhadap daerah. Dinamika yang terjadi di lapangan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan.
Dalam forum tersebut turut hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak terkait lainnya.
HT
