Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian mendorong wilayah perbatasan Indonesia tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang, tetapi menjadi halaman depan negara. Kawasan perbatasan dinilai perlu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat menghadiri peringatan HUT ke-16 BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tito, momentum ulang tahun BNPP harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus melihat persoalan yang masih perlu dibenahi.
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito.
Salah satu capaian yang disorot Tito adalah pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain menjadi pintu keluar-masuk negara, PLBN dinilai sebagai etalase Indonesia ketika berinteraksi dengan negara-negara tetangga.
Tito juga menyoroti kemajuan penyelesaian sejumlah segmen perbatasan yang sebelumnya masih menjadi persoalan, khususnya dengan Malaysia dan Timor-Leste. Penyelesaian persoalan tersebut melibatkan BNPP bersama kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” katanya.
Selain persoalan perbatasan antarnegara, BNPP turut menangani berbagai persoalan spesifik di kawasan perbatasan. Sejumlah program berskala mikro di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara hingga wilayah perbatasan Timor-Leste disebut telah membantu menyelesaikan persoalan di titik-titik tertentu.
Tito juga menyinggung upaya penyelesaian persoalan perbatasan secara lebih mendasar, salah satunya di Pulau Sebatik. BNPP juga berperan dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Meski demikian, Tito meminta capaian tersebut tidak membuat BNPP berhenti melakukan evaluasi. Pengelolaan perbatasan, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Ia mendorong penguatan program prioritas, rencana induk pembangunan kawasan perbatasan, serta evaluasi rutin terhadap berbagai program kementerian dan lembaga di wilayah perbatasan.
“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” ujarnya.
Tito juga meminta BNPP memperkuat komunikasi publik dengan memanfaatkan media kontemporer. Berbagai capaian dan kerja BNPP dinilai perlu lebih dikenal masyarakat agar dukungan terhadap pembangunan kawasan perbatasan semakin kuat.
Pada akhirnya, pembangunan perbatasan bukan hanya soal membangun pos pemeriksaan atau menyelesaikan garis batas. Kawasan tersebut juga harus mampu menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi,” pungkas Tito.
Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Terdampak Karhutla Segera Gunakan Bantuan Anggaran Penanganan
