Channel9.id-Jakarta. Pemerintah mulai membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dari sisi keuangan. Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan dana haji diaudit secara forensik untuk mengetahui kondisi keuangan secara faktual.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar pemerintah mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan haji dan memastikan pengelolaannya berjalan transparan serta akuntabel.
“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” ujar Dahnil.
Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan tidak ada rekayasa dalam pengelolaan keuangan yang membuat kondisi sebenarnya menjadi sulit diketahui. Karena itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” katanya.
Dahnil menyebut pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari agenda “bersih-bersih” penyelenggaraan haji dan umrah. Pemerintah ingin menutup ruang bagi praktik yang merugikan jemaah, termasuk keberadaan kartel maupun mafia dalam ekosistem haji dan umrah.
“Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah,” ujarnya.
Selain keuangan, pemerintah juga tengah membenahi persoalan antrean haji. Dahnil mengatakan Prabowo meminta masa tunggu jemaah dipangkas dari rata-rata yang selama ini disebut mencapai 26 tahun.
Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan validasi terhadap 5,7 juta data antrean. Dari proses tersebut ditemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid.
“Setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden,” kata Dahnil.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf sebelumnya menyebut Prabowo mengapresiasi langkah pemerintah membersihkan ekosistem haji dan umrah dari berbagai pelanggaran dan kecurangan.
Irfan mengatakan Presiden juga mengapresiasi peluncuran hotline “Berantas Mafia Haji dan Umrah” yang dibuka beberapa pekan lalu. Kanal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menindak praktik yang dinilai merugikan calon jemaah.
“Beliau (Presiden) sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujar Irfan.
Ia menambahkan Presiden meminta pemerintah tidak ragu menindak praktik-praktik yang merugikan jemaah.
“Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” kata Irfan.
Baca juga: Geopolitik Timur Tengah Memanas, Kepulangan Jemaah Umrah RI Dipantau Ketat
