Channel9.id, Purwakarta – Pemerintah secara resmi menggeliatkan kembali ekosistem industri genteng tanah liat dalam negeri melalui mandat penyerapan produk lokal pada proyek perumahan bersubsidi dan program pemukiman swadaya.
Langkah konkret kebijakan penciptaan pasar (market creation) tersebut ditandai dengan pelepasan 125 armada truk yang mengangkut 500.000 keping genteng tanah liat berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil produksi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terobosan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mendorong para pengembang perumahan (developer) untuk menyerap produk genteng tanah liat lokal pada unit rumah subsidi, rumah bantuan, hingga program bedah rumah.
“Terima kasih kepada Bapak Ara Sirait yang sudah ‘memaksa-maksa’ developer untuk beli genteng. Dan terima kasih kepada Pak Prabowo yang punya ide dan perintahkan kita semua untuk membuat program ini,” ujar Tito di Plered, Purwakarta.
Tito menilai intervensi kebijakan yang mewajibkan pengembang menggunakan produk UMKM ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian daerah. Rantai pasok yang bergerak tidak hanya membakar semangat para pengrajin dan produsen genteng, tetapi juga menggerakkan toko material hingga penyedia jasa transportasi pengangkutan logistik.
Potensi Pasar Masih Terbuka Lebar
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penetrasi penggunaan genteng tanah liat untuk hunian masyarakat di tingkat nasional baru mencapai sekitar 57%. Sisanya, sebagian besar rumah di Indonesia masih memanfaatkan material alternatif seperti seng dan asbes yang kurang ramah iklim serta bersuhu panas.
“Jadi khusus Jawa Barat, banjirin Jawa Barat yang masih 13 persen belum menggunakan genteng. Banjirin lagi daerah-daerah sekitarnya, di Sumatra dan lain. Banjirin dari Purwakarta, nyebrang kirim genteng ke sana,” tegas Tito.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ceruk pasar (market gap) sebesar 43% yang berpotensi diisi oleh pasokan genteng lokal. Dorongan permintaan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan proyek rumah subsidi diyakini bakal menggerakkan sentra-sentra produksi tradisional yang sempat lesu, seperti Purwakarta, Majalengka, Kebumen, hingga Yogyakarta.
Selain menggerakkan ekonomi kerakyatan, penggunaan genteng tanah liat dinilai menunjang gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) karena memiliki keunggulan termal dalam menahan panas serta meredam kebisingan saat hujan.
Pelepasan 500.000 keping genteng SNI pendukung BSPS ini turut dikawal oleh jajaran pengawas keuangan dan pimpinan daerah. Agenda tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Purwakarta dan Bupati Majalengka.
Melalui integrasi antara kebijakan perumahan rakyat, pengawasan BPKP, dan keberpihakan pada UMKM lokal, pemerintah optimistis rantai pasok industri bahan bangunan dalam negeri dapat kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
