Channel9.id – Demak. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berencana menghubungi para bupati di daerah yang pernah dikunjunginya untuk mendorong pertukaran pengalaman dengan Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dalam penanganan tuberkulosis (TBC).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas penerapan praktik penanganan TBC yang dinilai berhasil di Demak. Wiyagus berharap pemerintah daerah lain dapat mempelajari pendekatan yang diterapkan Demak dan menyesuaikannya dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Saya akan mengangkat model penanganan TBC di (Kabupaten Demak) Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh kabupaten yang ada di Indonesia,” ujar Wiyagus saat meninjau layanan penemuan kasus aktif TBC yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan layanan spesialis keliling di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (14/10/2026).
Menurut Wiyagus, capaian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) di Demak menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Koordinasi antarpemangku kepentingan dan kepemimpinan kepala daerah turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ini menarik, ternyata anggaran tidak selalu linier dengan capaian. Ini tidak lepas dari kinerja dan kolaborasi antarpemangku kepentingan,” ujar Wiyagus.
Berdasarkan paparan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, capaian TPT di Kabupaten Demak telah mencapai sekitar 73 persen. Wiyagus menilai capaian tersebut didukung pelibatan berbagai unsur, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Kedua unsur aparat kewilayahan itu membantu menjangkau masyarakat melalui pendekatan dari rumah ke rumah. Selain memberikan pemahaman mengenai TBC, mereka mendorong warga agar tidak takut menjalani pemeriksaan dan pengobatan.
Wiyagus juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat penanganan TBC.
Sinergi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menurutnya, dapat mendukung pelaksanaan program kesehatan sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, upaya penanganan TBC merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Penguatan pencegahan penyakit dan penyediaan layanan kesehatan juga diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
HT
