Channel9.id, Jakarta – Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan nasional menunjukkan sejumlah perkembangan positif yang signifikan. Penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan penyerapan hasil produksi dalam negeri, serta upaya perluasan distribusi pangan menjadi fondasi penting dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Kendati demikian, keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada capaian administratif, besarnya stok di gudang, atau klaim angka produksi semata.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPW IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin, menilai ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara kritis oleh pemerintah dalam momentum dua tahun ini.
“Keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan, atau klaim swasembada. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh capaian tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen dan pedagang pasar rakyat sebagai pelaku utama distribusi pangan di lapangan?” ujar Miftahudin kepada Channel9.id, Senin (19/10/2026).
Jakarta Sebagai Tolok Ukur Nasional
Miftahudin menyoroti posisi Jakarta yang sangat krusial sebagai pusat perdagangan dan konsumsi nasional. Sebagai megapolitan dengan kebutuhan bahan pokok yang masif, Jakarta menghadapi tantangan pangan yang khas karena ketergantungannya pada pasokan dari berbagai daerah sentra produksi.
“Sebab itu, persoalan pangan di Jakarta tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok secara fisik. Stabilitas harga, kelancaran distribusi, keterjangkauan bahan pokok, serta keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat harus menjadi bagian dari tolok ukur keberhasilan kebijakan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi sinergi antara Perumda Pasar Jaya dan Perum Bulog dalam memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta MinyaKita ke pasar-pasar tradisional di Jakarta. Namun, Miftahudin mengingatkan bahwa efektivitas program tersebut tetap perlu diuji secara berkala melalui data riil di lapangan.
“Kami perlu memastikan apakah pasokan benar-benar tersedia secara konsisten, apakah harga jualnya terjangkau, dan apakah akses distribusinya dirasakan secara adil oleh para pedagang kecil,” lanjutnya.
Penguatan cadangan pangan nasional diakui sebagai modal penting dalam mengantisipasi gejolak pasokan. Kendati demikian, Miftahudin menegaskan bahwa besarnya stok pemerintah tidak otomatis membuat harga bahan pokok di tingkat eceran langsung melandai.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya keselarasan kebijakan dari hulu hingga hilir. Perlindungan harga di tingkat petani harus berjalan beriringan dengan jaminan keterjangkauan bagi konsumen, tanpa mengorbankan ekosistem usaha pedagang.
“Apabila terdapat hambatan distribusi atau ketidaksesuaian antara biaya pengadaan dan ketentuan harga jual, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui evaluasi kebijakan yang berbasis data, bukan dengan membebankan seluruh tekanan margin kepada pedagang di tingkat akhir,” seru Miftahudin.
Komitmen IKAPPI DKI Jakarta: Mengawal Implementasi Kebijakan
Lebih lanjut, Miftahudin menegaskan komitmen DPW IKAPPI DKI Jakarta untuk bersikap konstruktif dengan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat sembari terus mengawal ketat pelaksanaannya di pasar-pasar tradisional.
“DPW IKAPPI DKI Jakarta memandang bahwa penguatan ketahanan pangan harus diteruskan dengan pembenahan tata kelola distribusi, pengawasan harga yang adil, dan perlindungan ekosistem pasar rakyat. Kami mendukung kebijakan yang terbukti memperkuat kemandirian pangan, namun kami berkepentingan memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada capaian administratif,” kata Miftahudin.
Ia menutup keterangannya dengan menekankan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus dijadikan ajang evaluasi menyeluruh untuk mengeksekusi perbaikan secara cepat.
“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang berhasil diproduksi dan disimpan di gudang, melainkan seberapa mudah masyarakat mendapatkannya dengan harga yang wajar serta seberapa kuat pedagang pasar rakyat mampu bertahan dalam rantai distribusi tersebut,” pungkas Miftahudin.
