Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Polri memastikan para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo tetap akan menjalani persidangan sesuai mekanisme penegakan kode etik yang berlaku.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Gedung Propam Polri, Jakarta, sebagaimana dikutip Channel9.id, Selasa (10/11/2026).
Isir mengatakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan majelis sidang etik yang akan menyidang Listyo Sigit. Polri akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai perangkat persidangan setelah keputusan terkait susunan majelis ditetapkan.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Isir.
Lebih lanjut, Polri telah menjadwalkan sidang etik terhadap Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya pada pekan depan. Saat ini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir.
Sejauh ini, baru mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie sonta yang telah menjalani sidang etik di Mabes Polri. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Putusan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan temuan awal penyidik, para tersangka diduga juga melakukan penyadapan ilegal terhadap para pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
HT
