Oleh: Branindityo Nugroho*
Channel9.id-Jakarta. Untuk pertama kalinya sejak dikenalkan pada satu setengah dekade silam, jumlah perusahaan pemegang pemegang sertifikasi ISCC di Indonesia mengalami penurunan. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) adalah skema sertifikasi yang diakui Uni Eropa untuk membuktikan bahwa bahan baku biofuel memenuhi kriteria keberlanjutan dalam Renewable Energy Directive (RED). Sertifikasi itu menjadi prasyarat agar produk dapat diperhitungkan dalam target energi terbarukan negara-negara anggota.
Pada 2022 tercatat 860 jumlah pemegang sertifikat ISCC di Indonesia. Angkanya melonjak menjadi 1.134 pada 2023, bertahan di 1.137 pada 2024, lalu mencapai puncaknya di 1.215 pada Oktober 2025. Per Oktober 2026, angka itu turun menjadi 1.199. Kecil, memang. Hanya berkurang 16 sertifikat atau sekitar 1 persen. Namun angka total ini menyembunyikan pergeseran yang jauh lebih tajam di dalamnya.
Bagi Indonesia, sertifikasi ini berfungsi sebagai “paspor” yang memungkinkan produk berbasis residu dan limbah sawit memasuki pasar biofuel Eropa. Produk seperti POME oil, PFAD, cangkang sawit, serta minyak jelantah (UCO) diekspor melalui rantai pasok yang terverifikasi dari hulu hingga hilir. Belakangan, ISCC juga menjadi pintu masuk ke pasar bahan bakar pesawat berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).
Turunnya jumlah pemegang sertifikasi itu jelas mencerminkan pergeseran minat pelaku usaha Indonesia untuk tetap bermain di pasar ekspor biofuel berbasis limbah. Berdasarkan catatan, penurunan junla pemehang sertifikasi ISCC terbanyak ada di mata rantai hulu. Sertifikasi untuk first gathering point turun dari 65 menjadi 31, perkebunan dari 23 menjadi 12, pabrik kelapa sawit (oil mill) dari 109 menjadi 67, dan collecting point dari 92 menjadi 59. Sebaliknya, point of origin, yaitu titik asal limbah dan residu, naik dari 505 menjadi 597. Unit pengolahan lain dan trader juga sedikit bertambah.
Boleh dibilang, setidaknya ada tiga tekanan yang datang hampir bersamaan dan membuat pelaku usaha berpikir ulang untuk memperpanjang sertifikasi ISCC. Pertama, larangan ekspor minyak POME dan UCO mentah. Sejak Januari 2025, pemerintah membatasi ekspor POME mentah dan minyak jelantah mentah untuk mengamankan bahan baku program biodiesel. Pada Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan itu tetap berlaku, dengan alasan bahan baku strategis ini harus mendukung program biodiesel dan ambisi SAF nasional. Produk yang sudah dimurnikan memang masih boleh diekspor. Namun bagi pengumpul dan pedagang kecil yang selama ini menjual bahan mentah, pasar ekspor praktis tertutup. Ketika pembelinya hanya pasar domestik yang tidak mensyaratkan ISCC, memperpanjang sertifikat menjadi sulit dibenarkan secara bisnis. Pola ini sejalan dengan anjloknya sertifikat collecting point dan first gathering point.
Kedua, regulasi Eropa yang makin ketat. Jerman, salah satu pasar biofuel terbesar di Eropa, mengakhiri skema double counting bagi biofuel generasi lanjut mulai 2026. Lebih jauh lagi, biofuel berbahan residu sawit, termasuk POME oil, tidak lagi dapat dihitung dalam kuota pengurangan emisi Jerman mulai 2027. Artinya, salah satu pasar paling bernilai bagi limbah sawit Indonesia sedang menyempit. Bagi perusahaan yang berinvestasi pada sertifikasi demi pasar tersebut, sinyalnya jelas: jendela peluang semakin sempit.
Ketiga, rencana ekspor satu pintu. Melalui PP Nomor 24 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan ekspor sawit, batu bara, dan paduan besi dilakukan melalui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi dimulai 1 Juni 2026 dan penerapan penuh berlaku 1 Januari 2027. Kebijakan ini masih menyisakan banyak pertanyaan. GAPKI, misalnya, meminta kejelasan soal nasib eksportir yang berbasis trader. Pelaku usaha produk turunan dan residu sawit juga masih menunggu kepastian tentang bagaimana kontrak, harga, dan hubungan dengan pembeli luar negeri akan diatur.
Ketika aturan berubah dalam waktu singkat, keputusan paling rasional bagi banyak perusahaan adalah menunggu. Sertifikasi ISCC memerlukan audit tahunan dan biaya yang tidak kecil. Jika kepastian pasar belum ada, sebagian perusahaan memilih untuk tidak memperpanjang.
Pengalaman lapangan: bukan berhenti, tetapi menyesuaikan diri
Menariknya, gambaran dari lapangan tidak sepenuhnya muram. Di lembaga sertifikasi tempat saya bekerja, jumlah klien ISCC justru cenderung meningkat. Penurunan nasional tidak berarti semua pelaku usaha mundur.
Namun saya juga menyaksikan sendiri sisi lainnya. Ada klien yang akhirnya berhenti berdagang biofuel. Alasannya serupa: regulasi yang kerap berubah dan margin yang makin tipis. Ketika biaya kepatuhan naik sementara kepastian pasar turun, bertahan menjadi pilihan yang mahal.
Pola yang paling menonjol justru lain. Kebanyakan klien kami kini mencoba memegang lebih dari satu skema sertifikasi, misalnya ISCC dan Green Gold Label (GGL). ISCC membuka akses ke pasar biofuel Eropa, sedangkan GGL banyak digunakan untuk biomassa padat seperti cangkang sawit yang diekspor ke pembangkit listrik di Jepang. Dengan beberapa skema, perusahaan punya lebih banyak opsi pasar. Jika satu pintu menyempit, pintu lain masih terbuka.
Kenaikan sertifikat point of origin juga bisa dibaca dalam kerangka yang sama. Banyak pelaku usaha tampaknya menyesuaikan posisi mereka dalam rantai pasok, bukan keluar sepenuhnya.
Bagi pemerintah, pelajaran terpentingnya adalah kepastian. Tujuan memperkuat program biodiesel dan tata kelola ekspor dapat dipahami. Namun kebijakan yang berubah cepat tanpa masa transisi yang jelas membuat pelaku usaha menahan investasi, termasuk investasi pada sertifikasi. Kejelasan cakupan ekspor satu pintu bagi produk residu sawit perlu segera disampaikan.
Bagi pelaku usaha, diversifikasi pasar dan skema bukan lagi pilihan tambahan, melainkan strategi bertahan. Ketertelusuran yang kuat juga akan tetap bernilai, baik untuk ekspor maupun untuk pasar SAF domestik yang sedang tumbuh.
Bagi lembaga sertifikasi, kepercayaan adalah mata uang utama. Ketika pasar menyusut, integritas audit justru harus dijaga paling ketat.
Penurunan 16 sertifikat mungkin terlihat kecil. Namun penurunan pertama setelah beberapa tahun terus tumbuh adalah sinyal yang layak diperhatikan. Industri limbah sawit Indonesia sedang menyesuaikan diri dengan pasar yang berubah, baik di dalam maupun di luar negeri. Pertanyaannya, apakah penyesuaian ini akan membuat industri lebih tangguh, atau justru kehilangan pijakan di pasar global? Jawabannya sangat bergantung pada kepastian kebijakan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
*Praktisi Sertifikasi Renewable Energy | Mahasiswa Doktoral Manajemen Berkelanjutan, Perbanas Institute
