Channel9.id – Jakarta. Polri menyatakan status perkara dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah naik ke tahap penyidikan. Dengan begitu, Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana makar dalam kasus penyadapan yang melibatkan empat jenderal polisi itu.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan dan Channel9.id di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir mengatakan, status perkara ditingkatkan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara itu, polisi menyimpulkan adanya tindak pidana dari peristiwa yang diselidiki.
Lebih lanjut, Isir mengatakan penyidik saat ini masih mendalami pihak selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi end user atau penerima hasil penyadapan tersebut.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” tuturnya.
Terpisah, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo.
“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, penyidikan dalam perkara makar ini masih meliputi pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
HT




