Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar dapat beroperasi pada 2028.
Berdasarkan rilis yang diterima Channel9.id, Kamis (19/11/2026), Ribka menyampaikan hal tersebut dalam rapat evaluasi pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.
Empat wilayah yang menjadi perhatian meliputi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ribka secara khusus menyoroti pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan serta kebutuhan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.
Ia meminta kepastian anggaran pembangunan pada 2027 agar proyek-proyek tersebut dapat segera dilanjutkan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat untuk mengejar target operasional seluruh kawasan pusat pemerintahan pada 2028.
“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” ujar Ribka.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran.
Jika anggaran telah dipastikan, pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan direncanakan masuk tahap lelang lebih awal pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB Papua sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.




