Channel9.id-Jakarta. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan MPR membuka diri untuk masukan dan apirasi publik terkait rencana amendemen UUD 1945.
Menurut Bamsoet, masyarakat tak boleh menganggap tabu untuk mengamendemen UUD 1945.
“Kita tidak boleh juga tabu untuk amendemen, tapi kita juga tidak juga tabu untuk tidak amendemen, kita terbuka saja mana nanti yang mengemuka, yang diinginkan oleh publik atau masyarakat,” kata Bamsoet di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Bamsoet pula menyatakan amendemen UUD 1945 terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan, pada tahun pertama, MPR akan menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat.
“Nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu mana-mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini, lalu tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa,” katanya.
Bamsoet juga memastikan, MPR periode 2019-2024 tidak akan terburu-buru mengamendemen UUD 1945.
“Saya pastikan bahwa kami di MPR tidak grasa grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa,” pungkasnya.
Diketahui, Bamsoet sempat menyinggung soal kebutuhan amendemen UUD 1945 saat menyampaikan pidato pertamanya dalam Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Pimpinan MPR, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
