Oleh: Ferdy Hasiman*
Channel9.id-Jakarta. Pemangkasan birokrasi dan hierarki dalam birokrasi memang menjadi sebuah agenda besar untuk reformasi birokrasi paska reformasi 1998. Jenjang birokrasi dengan banyaknya tingkatan eselon membuat reformasi birokrasi menjadi sangat sulit.
Pemangkasan beberapa jenjang eselon dalam birokrasi sebagaimana tertuang dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi adalah ide cerdas agar birokrasi menjadi lebih efesien, rasional, cepat dan tepat. Birokrasi yang panjang membuat reformasi birokrasi menjadi begitu lamban, sementara perkembangan dunia digital ekonomi berkembang begitu cepat.
Bukan hanya perkembangan dunia digital yang cepat, pelaku usaha juga ingin bergerak cepat agar bisa merespons pasar yang begitu cepat. Kecepatan itu tidak dibarengi dengan kecepatan perijinan di pemerintahan yang tersendat-sendat karena harus melewati rantai birorkrasi yang berbelit dan begitu panjang.
Ada beberapa pengalaman dalam penelitian kami di lapangan, dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah, banyak kali kasus korupsi terjadi karena para manajer dan pemimpin perusahaan itu ingin bekerja cepat mengejar pasar. Tetapi target mereka terkendala rantai birokrasi yang begitu panjang. Untuk menyelesaikan satu perijinan saja butuh waktu begitu panjang bisa sampai bertahun-tahun karena terkendala birokrasi panjang.
Banyak sekali manajer dan pemimpin perusahaan menempuh jalur cepat dengan cara menyogok birokrat agar mempercepat ijin dan memudahkan perinjinan. Sudah banyak bukti kasus korupsi seperti itu yang tidak perlu kami sebutkan detailnya.
Maka, gagasan Presiden untuk memangkas beberapa jenjang eselon bahkan eselon tinggal dua saja perlu kita sambut. Jumlah PNS dan birokrat kita sangat besar. Sementara kerja mereka banyak tidak efektif. Jam kerja banyak terbuang.
Jumlah aparat yang begitu besar terjadi karena selama ini tidak pernah ada audit terhadap jumlah birokrasi, garis kendali, spent of control, sistem dan prosedur pengambilan keputusan.
Pemangkasan eselon dalam birokrasi karena selama ini banyak sekali eselon dalam birokrasi yang mengidap penyakit Parkinson alias manusia selalu punya kebutuhan untuk dianggap penting dan terhormat oleh orang-orang sekelilingnya.
Artinya, dalam birokrasi, dengan munculnya banyak eselon tidak lepas dari permintaan psikologi ingin jadi atasan dan bos. Eselon-eselon ini tanpa sadar terus-menerus mengangkat bawahannya, karena semakin banyak bawahan semakin penting, padahal kerjanya menjadi bertele-tele dan tidak efektif. Risikonya, birokrasi kita membengkak dan tak ada gunanya.
Di beberapa kementerian lembaga dan kalau kita lihat birokrat sampai tingkat daerah, banyak sekali pejabat yang bekerja tidak efektif dan tidak memenuhi standar birokrasi. Saya pernah menyaksikan sendiri salah satu bupati dari kawasan Timur Indonesia membawa banyak sekali staf ke Jakarta, satunya untuk check in, satunya membawa tas, dan yang lain mendampingi bupatinya. Satu lagi di satu kabupaten di NTT, untuk menjaga perpustakaan daerah saja mempekerjakan hampir 50 PNS, sementara kapasitas perpustakaannya sangat tidak memadai, buku-bukunya tidak begitu banyak.
Ketika di tanya apa yang kalian kerjakan di sini? Mereka menjawab datang pagi absen dan setelah itu bermain catur. Ini menunjukan bahwa permintaan rekrutmen PNS di birokrasi seringkali tidak sesuai dengan permintaan beban kerja.
Melihat realitas birokrasi yang begitu gemuk, kita berharap Presiden sebelum melakukan perampingan eselon, perlu melakukan audit terhadap birokrasi agar tidak muncul gejolak. Dengan alasan audit, Presiden bisa menunjukan ke sangak bahwa inilah struktur birokrasi kita yang sangat tidak efektif. Birokrasi kita tidak pernah diaudit strutur organisasinya.
Bagi kami, penyederhanaan birokrasi justru dapat menghemat anggaran negara. Saya amat yakin, bila birokrasi disusun sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan optimal, jumlah eselon bisa diperkecil dan efeknya jumlah PNS bisa diperkecil. Pengeluaran untuk gaji, alat kerja, kantor dan biaya perjalanan menjadi lebih hemat.
Bila eselon diciutkan, kita dapat menempatkan orang-orang kapabel dan rantai birokrasi menjadi lebih mudah.
Peneliti Alpha Research Database & Penulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara*
