Channel9.id-Jakarta. Pejabat Amerika Serikat (AS) yang menjadi whistle-blower yang mengarah kepada penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump telah menawarkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Partai Republik secara tertulis.
Pernyataan yang disampaikan oleh Mark Zaid yang menjadi pengacara pelapor kemarin, Minggu (3/11), merupakan tawaran yang mengejutkan untuk Devin Nunes.
Diketahui, Nunes merupakan ketua komite intelejen yang memimpin penyelidikan dari Partai Republik. Hal ini memungkinkan Partai Republik mengajukan pertanyaan kepada pelapor tanpa harus melalui ketua komite Partai Demokrat, Adam Schiff.
Mark Zaid menyebut, sang pelapor dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari anggota Partai Republik secara tertulis, dibawah sumpah, dan hukuman atas sumpah palsu, sebagai bagian dari membendung upaya eskalasi oleh Trump dan sekutunya untuk membuka identitas si pelapor.
Ia menegaskan, hanya pertanyaan yang meminta identitas pelapor yang tidak akan dijawab. Zaid menambahkan, membuka identitas pelapor akan membahayakan keselamatan mereka dan keluarganya.
“Kami akan memastikan kapan waktu untuk menjawab,” tegasnya.
Namun hingga saat ini, Nune belum memberikan komentar atas pernyataan Zaid itu.
Penawaran itu muncul saat Trump menyerukan pelapor untuk tampil dan meninggalkan norma-norma yang berlaku dalam kasus semacam ini.
Pelapor telah membuat resah terkait telepon Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 Juli 2019 lalu. Dalam percakapan itu, diketahui Trum meminta Zelensky untuk menyelidiki rival politiknya. Telepon itu kemudian menjadi pemicu impeachment terhadap Trump.
Terkait laporan telepon itu, Partai Demokrat berencana untuk menyelidiki Trump dan sekutunya yang menekan Zelensky untuk menyelidiki lawan politik Trump itu. Salah satu lawan politik disebut-sebut adalah mantan wakil presiden Joe Biden.
Sementara itu, dalam akun Twitter-nya Trump menyerukan pelapor untuk membuka kedoknya. “Ungkapkan si pelapor dan akhiri Tipuan Impeachment!” tulis Trump.
Trump juga mendorong media untuk membocorkan identitas pelapor, dan menyatakan bahwa pernyataan pelapor salah.
“Pelapor harus diungkap karena ia sudah memberikan informasi palsu,” ujar Trump kepada jurnalis di Gedung Putih. “Dia mengarang cerita” tambahnya.
Sebelumnya, sejak Mei hingga Agustus 2019, Presiden Trump dan pengacara pribadinya, Rudy Guiliani, menekan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden, putra calon presiden 2020 Joe Biden.
Dilansir Reuters, pada saat yang sama Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina “tanpa alasan tertentu”. Ia kemudian mencabut penangguhan tersebut.
Pada 22 September, Trump mengakui dirinya membahas Joe Biden dalam panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 25 Juli. Trump menyatakan bahwa, “kami tidak mau orang-orang seperti Wakil Presiden Biden dan putranya menambah-nambah penyakit korupsi di Ukraina”. Pada 25 September, Gedung Putih merilis transkrip percakapan Trump dengan Zelensky. Namun Trump menolak telah melakukan pelanggaran.
Selanjutnya, Ketua DPR AS Nancy Pelocy dalam pernyataan resminya di televisi nasional menyatakan proses pemakzulan Trump dimulai.
Upaya pemakzulan Trump ini bukanlah yang pertama. Sebelum Trump dilantik, upaya pemakzulan pernah diajukan oleh sejumlah pihak. Namun gagal lantaran DPR AS dikuasai oleh partai pendukung Trump yakni Partai Republik.
Saat itu, Trump dituduh menyuruh pengacara langganannya, Michael Cohen, untuk berbohong di atas sumpah dalam penyelidikan keterlibatan Trump dengan pemerintah Rusia dalam proyek Trump Tower di Moskow. Berbagai pihak segera menuntut penindakan dan meminta presiden “mundur atau dimakzulkan” apabila tuduhan ini terbukti benar.
