Channel9.id-Jakarta. Mabes Polri telah mengirim telegram untuk mengundang para Kapolda dan Kapolres se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Telegram yang diteken oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. Martuani Sormin pada intinya mengundang para Kapolda dan Kapolres untuk hadir di acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Acara yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin akan berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC) Sentul Bogor, Jawa Barat, pada Rabu mendatang.
Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Prof. HM Tito Karnavian, PhD, “Diharapkan akan hadir Gubernur dengan jajaran Forkopimda seperti pimpinan DPRD, Pangdam, Kapolda dan Kajati. Bupati dan Walikota bersama Pimpinan DPRD II, Dandim, Kapolres, sampai Kajari,” katanya.
Acara ini nantinya akan menjadi pemaparan, lima visi misi Presiden Joko Widodo yang untuk pertama kalinya akan disampaikan secara langsung di depan para pimpinan daerah tersebut.
Dengan acara ini diharapkan proses berjalannya pemerintahan dari pusat ke daerah memiliki satu garis lurus sehingga pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih cepat.
Pantauan Channel9.id di kawasan Sentul pada hari Minggu lalu, semua hotel di dekat kawasan SICC bahkan di seluruh sentul fully booked. Seorang manager hotel di dekat SICC menyarankan agar mencari hotel di kawasan Kota Bogor, yang membutuhkan waktu sekitar paling lama sekitar 15 menit menuju lokasi acara.
Selain pembukaan oleh Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, akan melaporkan pelaksanaan acara. Acara sendirinya akan berupa diskusi panel, yang pada sesi pertama akan menghadirkan para Menteri Koordinator, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko PMK Muhajir Effendi.
Tujuh sesi berikutnya, meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, deregulasi dan debirokratisasi, transformasi ekonomi dua sesi, pengawasan pembangunan, dan penegakkan hukum.
