Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri akan segera distribusikan Blanko KTP-el ke daerah. Pendistribusian akan dilakukan usai DPR menyetujui pergeseran anggaran antar program sebesar Rp. 15,9 milyar untuk memenuhi sebanyak 1,5 juta keping Blanko KTP-el. Hal itu dipastikan Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D usai melakukan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
“Saya menyampaikan terimakasih kepada Komisi II, Pimpinan dan seluruh anggota, sebanyak lebih kurang Rp.15,9 milyar untuk 1.5 juta keping blanko, setelah itu nanti secepat mungkin Dirjen Dukcapil untuk melakukan eksekusi dan segera melakukan distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan blanko,” kata Tito.
Ia juga memastikan untuk melakukan rapat lebih lanjut untuk mengantisipasi kekurangan blanko KTP-el di Tahun 2020.
“Tetapi inipun masih kurang kita lihat ya, sehinga nanti dalam rapat tanggal 28 (November 2019) nanti kita akan bahas lagi untuk mengantisipasi tahun depan agar tidak terjadi kekurangan lagi,” ujarnya.
Kebutuhan Blanko KTP-el Tahun 2019 adalah sebanyak 27 juta keping dengan kebutuhan anggaran Rp. 285.417.000.000,- Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 telah teralokasi sebanyak 16 juta keping dengan anggaran sebesar Rp. 169.136.000.000,. Kebutuhan Blanko KTP-el yang belum terpenuhi adalah sebanyak 11 juta keping yang terdiri dari 8 juta untuk pelayanan regular dan 3 juta keping untuk pemekaran wilayah.
Untuk memenuhi kekurangan Blanko tersebut, Ditjen Dukcapil telah melakukan Optimalisasi anggaran internal dan tambahan pagu insentif dengan jumlah total anggaran Rp. 27.085.660.000,- dengan jumlah blanko 2.562.261 keping.
“Masalah blanko memang terjadi kekurangan blanko KTP-el maka kita melakukan revisi anggaran, sebetulnya revisi anggaran yang Dukcapil tangani sudah direvisi untuk pengadaan tapi masih kurang, maka saya mengambil langkah untuk merevisi anggaran komponen, komponen itu satuan-satuan di Kemendagri yang lain yang saya anggap kurang terserap atau mungkin diperkirakan tidak akan terserap itu diambil, diarahkan untuk yang urgent yaitu blanko, karena blanko KTP ini kan menjadi kebutuhan dasar mendesak bagi masyarakat,” jelasnya.
