Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, tindakan DPR membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di tengah wabah virus corona akan memancing reaksi penolakan dari masyarakat. Sebaiknya, DPR memperhatikan situasi psikologis masyarakat saat ini dalam menghadapi pandemi global itu.
“Waduh, DPR ini mau nambahin bara kemarahan masyarakat aja kali ya. Saat-saat PSBB kok ngebahas UU Omnibus Law. Tolong para anggota dewan yang katanya terhormat kalian, sadarlah. Ini saatnya bukan untuk membahas UU Omnibus Law yang buat cilaka masyarakat,” kata Arief Puyouno di Jakarta, Jumat (3/4).
Ia menyatakan, lebih baik DPR memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat dalam mengatasi wabah yang semakin mengancam nyawa.
Ia meminta polisi atas dasar Perppu Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) segera membubarkan pembahasan RUU Omnibus Law.
“Karena bisa berdampak makin meluasnya Covid-19 sebabkan sudah ada anggota DPR yang kena Covid-19 dan meninggal dunia. Apalagi selama Januari banyak anggota DPR yang kunker ke luar negeri, sebagai penyebab utamanya Covid-19 itu kan dari masyarakat yang berpergian ke luar negeri,” ucap Arief.
Ia juga meminta seluruh buruh di Tanah Air turun ke jalan dan membubarkan pembahasan Omnibus Law. Menurut dia, Omnibus Law hanya akan membuat tambah miskin kaum buruh.
“Sebab, akibat Covid-19 saja, akan banyak perusahaan perusahaan tutup karena nilai kurs rupiah yang makin hancur. Belum lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat Covid-19, syukur-syukur bisa nyampe 3 persenan,” ucap dia.
Ia pula berharap Presiden Joko Widodo memperhatikan kegelisahan masyarakat dan meminta DPR tak menambah kegelisahan itu.
“Tolong Kangmas Joko Widodo konsisten dengan PSBB dan perintah kerja dirumah. Terkait Covid-19, untuk meminta DPR RI menunda dan bila perlu membatalkan omnibus law yang sudah tidak relevan lagi pascakehancuran ekonomi di era Kangmas akibat Covid-19,” ujarnya.
(virdika rizky utama)