Channel9.id-Jakarta. Ketua Masyarakat Transpotasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan apabila mobilisasi mudik tidak dilarang, maka pemerintah daerah yang akan menanggung beban, baik sosial maupun ekonomi. “Kalau menghadapi gestur orang Indonesia dan hanya diimbau, tingkat pelanggarannya besar. Dampaknya ke pemda, kalau masyarakat ini benar-benar mudik, maka yang terdampak secara ekonomi serta masalah-masalah sosial itu pemda,” ujarnya, Selasa, 14 April 2020.
Dia menyebuitkan terdapat 1,3 juta orang di Jabodetabek yang masih berpotensi mudik ke kampung halaman di Jawad an Sumatera. Dari jumlah itu sebanyak 13 persen ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.
Apabila mobilitas mudik tetap terjadi, dia mengatakan, daerah-darah tersebut akan menjadi pusat penularan wabah baru. Selain itu, pemda juga harus siap dengan tempat karantina yang menampung dahulu orang dalam pengawasan (ODP) selama 14 hari.
Kondisi tersebut belum lagi diperparah dengan adanya penolakan dari warga yang berpotensi pecahnya konflik di daerah tujuan. “Ada rawan penolakan, meski dikarantina, tapi ada konflik penolakan warga setempat,”kata Agus.
Dia juga menyoroti keterbatasan pelayanan Covid di daerah karena RSUD dan puskemas tidak memadai. “Itu fakta itu tidak bisa dipungkiri.”
Pengamanan juga harus disiapkan di tingkat RT/RW yang perlu dilakukan oleh pemda setempat. “Kalau pemudik sudah bergeser ke sana, berstatus ODP dan itu jadi tanggung jawab pemda,” katanya.
Pemerintahan Jokowi saat ini belum melarang mudik, kecuali PNS, Pegawai BUMN, BUMD dan lembaga pemerintahan lainnya. Masyarakat, khususnya di Jabodetabek hanya diimbau untuk tidak mudik.
