Politik

Pengamat Politik : Pilkada Serentak 2020 Bukan Sekedar Masalah Teknis Pelaksanaan

Channel9.id-Jakarta. Anwar Saragih, akademisi FISIP USU, sebutkan masalah pelaksanaan pilkada 2020 lebih dari sekedar teknis pelaksanaan. ”Landasan etik terkait kepercayaan publik” ucap Anwar. Bagi Anwar, masalah terkait etik justru melampaui pelaksaan teknis pilkada serentak. Salah satu contohnya, Anwar menyebutkan potensi untuk praktik politik uang oleh calon yang petahana meningkat dengan alasan memberikan bantuan bencana Covid-19.

Pengamat politik Ray Rangkuti, sejalan dengan Anwar, menyebutkan bahwa pelaksanaan pilkada selayaknya mempertimbangkan masalah sosial seperti politik identitas pasca pemilihan. Dia mencontohkan fenomena politik identitas membikin perpecahan lebih lama. ”Pilkada Jakarta membuat perpecahan lebih parah ketimbang politik uang yang terbatas di satu tempat saja,” tutur Rangkuti dalam forum diskusi daring ”Pilkada serentak 9 Desember 2020, siapkah daerah?”

Kedua pun menyinggung pelaksanaan teknis yang kelak jadi masalah panitia pilkada. Menurut Ray Rangkuti, memprediksi tanggal pelaksanaan pemilu akhir tahun sejalan dengan rumitnya prediksi pandemi covid-19 berakhir. Kira-kira pada oktober harus ditentukan apakah akan dilaksanakan pemilu akhir tahun, tambahnya. Selain itu, menurut dia, tanggal 19 Desember merupakan peringatan hari anti korupsi sedunia yang dapat memecah fokus momentum tersebut. Senada, Anwar Saragih sebutkan bahwa panitia harus berhadapan dengan keadaan pandemi berarti anggaran tambahan untuk pelaksanaannya.

Hardensi Adnin selaku ketua KPU Sumut mengaku menunggu Perpu untuk mekanisme pemilihan ini. ”Jika sudah ada perpu lalu KPU RI mengubah jadwalnya, kami akan siap mengikuti, ” kata dia. Soal pelaksanaan social distancing, bagi Hardensi, pun harus dilaksanakan sementara menurut undang-undang untuk pemutrakhiran data pemilih harus dilakukan tatap muka di tingkat PPDP dengan data yang ada. Dia juga menyebutkan bahwa daerah yang jadi zona merah akan kesulitan soal anggaran. ”Takutnya anggaran ini digunakan untuk penanganan covid-19. Apakah anggaran ini tersedia di kabupaten yang melaksanakan pilkada,” ujarnya.

(virdika rizky utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  37  =  39