Channel9.id – Jakarta. Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, dana bantuan sosial (bansos) berisiko tinggi diselewengkan di daerah-daerah, apalagi jelang Pilkada.
Penyelewengan bisa terjadi karena adanya refocusing APBD untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19.
“Setelah keluar instruksi refocusing APBD, ada sekitar Rp66 triliun di 542 daerah yang anggarannya direalokasi. Maka kami KPK tentu mengawasinya,” kata Pahala dalam Webinar, Selasa (19/5).
Realokasi ataupun Refocusing APBD diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di daerah.
Dalam surat edaran Mendagri dijelaskan, refocusing APBD dilakukan untuk tiga hal, yakni untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial atau bansos, dan untuk memperkuat daya tahan ekomomi.
Dari total Rp66 triliun APBD yang direalokasi itu, sekitar 42 persen untuk bansos, 40 persen untuk kesehatan seperti pengadaan alat-alat kesehatan (alkes), alat pelindung diri (APD), perawatan rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan sekitar 10 persen untuk penguatan ekonomi.
“Dari sini, kita lihat risikonya. Pertama adalah dana bansos yang punya potensi besar disalahgunakan, khususnya di daerah yang akan pilkada. Sebab kita tau biaya pilkada mahal dan calon butuh penggalangan. Ini perlu kita awasi bersama,” kata Pahala.
Ia mengingatkan, ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, dan sebagian besar akan ada calon petahana yang punya peluang memanfaatkan dan bansos ini.
Selain dana bansos, Pahala menilai ada titik rawan dalam refocusing APBD pada sektor pengadaan alat kesehatan dan APD.
“Ada tambahan Rp25 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pada sektor alkes. Ini perlu diawasi agar benar-benar maksimal buat penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Selain itu, refocusing APBD juga tak bisa pukul rata. Lantaran, tak semua daerah ada kasus positif Covid-19. Dan tingkat kerawanan akan pandemi ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.
Bagi Pahala, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana bansos hasil refocusing ini sangat besar. Pengawasan masyarakat paling efektif saat ini.
“Misalnya, jangan lagi ada yang mengaku miskin padahal dia termasuk kaya. Masyarakat kan dapat memantau ini di lapangan,” ujarnya.
(Hendrik)
