Channel9.id-Jakarta. Sejak peluncurannya pada 17 Mei 2020, situs KawalBansos.ID mendapat ratusan pengaduan dari masyarakat terkait ketersediaan bantuan sosial (bansos) di wilayahnya, di saat pandemi virus corona SARS-CoV-2.
Dilansir dari situs resminya, KawalBansos.ID mengajak siapa saja untuk menjadi relawan yang mengawal penyaluran bansos di lingkungan terdekat agar tepat sasaran.
Situs ini turut menampung laporan masyarakat yang berhak menerima bansos namun sampai saat ini belum menerimanya; atau ada bantuan yang tidak tepat sasaran, untuk kemudian diteruskan kepada otoritas pemerintah yang berwenang.
Koordinator KawalBansos.ID Irwan Runtuwene memaparkan bahwa per 00.00 5 Juni 2020, pihaknya menerima 627 pelaporan pengaduan. “Dari keseluruhan itu, minggu ini, kami meneruskan 117 laporan. Adapun data ini dari laporan yang tersebar di 24 provinsi dan 135 kabupaten atau kota,” ujarnya, di konferensi virtual, Jumat (5/6).
Dari 117 laporan yang telah diteruskan itu, Irwan melanjutkan, 71,9% di antaranya berstatus ‘diteruskan ke sistem lain’. “Terutama di DKI jakarta karena mereka punya sistem sendiri. Sehingga kawalbansos.id meneruskan ke sistem mereka,” lanjut dia.
Kemudian 15,6% berstatus ‘direspon normatif’ oleh pemerintah, seperti masih di-follow up atau sebagainya. Selain itu, ada 2 laporan bahwa ‘bansos telah diberikan’. Lalu, 4 laporan lain berstatus ‘ditutup’ oleh lapor.go.id’; oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, ada yang berstatus ‘tidak berikan’, ada yang menerima ‘bansos swadaya masyarakat’, dan ada yang ‘tidak valid’ karena datanya tidak ditemukan.
“Status ‘ditutup’ itu mengambil status dari lapor.go.id, yang ditutup oleh admin. Itu bukan status dari kawalbansos.id, tapi dari sistem pemerintah lapor.go.id. Tapi kita tidak tahu mengapa laporannya ditutup, karena memang banyak kemungkinan,” ujar Irwan.
Hasil Analisa Data
Latu Tripurantoko, selaku Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID memaparkan masing-masing arti dari status tersebut. Ia mengaku pihaknya menganalisa rekapan datanya.
Mula-mula ia mengingatkan bahwa status laporan yang ‘ditutup’ dari lapor.go.id hanyalah beberapa. “Tapi kami ga tidak bisa baca itu kenapa ditutup. Ini mengambang atau laporannya bisa saja ga akan di-follow up. Karena kami penasaran, kami baca semua statusnya satu per satu,” ucap Latu, di kesempatan yang sama.
Mayoritas laporan, kata Latu, kebanyakan diteruskan ke sistem lain. Jika demikian, artinya pihak KawalBansos.ID tak bisa melakukan tracking lebih lanjut. “Karena, sekali lagi, kami hanya berniat mendorong pemerintah untuk membuat pelaporan terpadu. Kami tidak masalah jika laporan diteruskan ke sistem lain atau pemerintah daerah lain yang membuat sistem pengaduan terkait masalah bansos. Itu baik,” ujarnya.
“Tapi setidaknya, kalau pemerintah pusat sudah membuat wadah seperti lapor.go.id, alangkah baiknya data dari pemerintah daerah juga diintegrasikan. Kalau membuat update tersendiri, alangkah baiknya juga di-forward untuk membuat update di lapor.go.id. Jadi masyarakat yang melapor tidak harus lari ke sana ke mari,” lanjutnya.
Latu mengaku mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang turut mengupdate laporan masyarakatnya, baik yang tidak dan menerima bansos. Kelurahan Parung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kelurahan Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur turut melaporkan siapa saya yang menerima bansos. Kemudian Cibubur, Jakarta Timur dan Kelurahan Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melaporkan yang tidak menerima bansos.
“Mereka bener update status laporan di di lapor.go,id. Sehingga kita tahu apa yang terjadi. Ternyata ada yang tidak diberikan bansos karena bukan warganya. Ada kebijakan dari pemda, yang bukan warganya tidak diberikan. Kami apresiasi sekali dengan kecepatan pemda yang speeti ini.
Namun, ia menyayangkan sejumlah wilayah yang normatif dalam merespons laporan masyarakat. “Seperti menyuruh kirim pesan, kirim ke nomor WhatsApp, silahkan laporkan di aplikasi ini, akhirnya membikin masyarakat bingung,” katanya.
Latu melanjutkan pemerintah yang kerap memberi respons normatif yakni di Wonogiri, Purworejo, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, dan beberapa wilayah di Kota Tangerang.
Menurut Latu, adanya warga yang sampai melaporkan ke KawalBansos.id, berarti ada masalah di wilayahnya. “Mereka itu seringkali ada masalah dengan RT, RW, atau masalah dengan birokrasi lainnyanya. Bahkan oleh pemerintah daerah akhirnya disuruh balik lagi-balik lagi, tapi ujung-ujungnya tidak diakses,” katanya.
Ada pula yang statusnya tidak. Latu menilai ada kemungkinan datanya memang salah. Status lain yaitu masyarakat dapat bantuan swadaya, seperti di Sidioarjo, di Nganjuk. “Lalu ada pula yang tidak diberikan bansos saat itu juga. Tetapi dimasukkan ke dalam daftar bansos untuk mendapat bansos berikutnya. Ini ada di Serdang Wetan, Legok, Tangerang, Banten dan di Kelurahan Korong Gadang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat,” jelasnya.
“Kami kelompokkan klusternya seperti itu supaya kita tahu apa yang terjadi. Ya memang tidak seluruhnya sempurna. Tapi kami berharap, dengan data yang kami temukan ini—kita bicarakan data dan fakta, bahwa pemerintah bisa memberi perhatian lebih,” tandasnya.
(LH)
