Channel9.id-Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan guna menolak rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. “Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara de facto maupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima,” ujarnya dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI secara daring, Rabu, 10 Juni 2020.
Retno secara khusus menekankan bahwa rencana aneksasi di tengah pandemi Covid-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina, menghancurkan prospek perdamaian, dan mengancam stabilitas kawasan. Karena itu, Indonesia menyampaikan bahwa apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai resolusi OKI.
Retno juga mengimbau negara-negara OKI diharapkan secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM. Indonesia juga mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan sesuai parameter yang disepakati secara internasional. Negosiasi untuk mencapai solusi dua negara (two-state solution), di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Sebelum pelaksanaan konferensi luar biasa OKI, Indonesia menggalang dukungan internasional untuk Palestina. Melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel.
Sejak Perdana Menteri Israel mengumumkan rencana aneksasi Tepi Barat, isu Palestina kembali menjadi perhatian dalam agenda politik luar negeri RI. Rencana pencaplokan wilayah Palestina yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu, muncul sebagai bagian dari “Kesepakatan Abad Ini” Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari 2020. Kesepakatan itu merujuk Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut didukung oleh AS, tetapi ditentang Palestina serta sebagian besar negara Asia dan Eropa. Pemerintah Palestina telah mengajukan resolusi di PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Jordan oleh Israel.
Delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina menyadari Amerika memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selama ini, Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.
