Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) atas pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah mencapai 100 persen.
Tito mengaku, selama lawatannya ke berbagai provinsi untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pilkada, menurutnya, Kaltara menjadi provinsi satu-satunya yang daerahnya telah mencairkan NPHD 100 persen.
“Saya melihat bahwa setelah saya muter lebih dari 10 provinsi, jujur saya katakan bahwa satu-satunya provinsi yang sudah memberikan 100 persen untuk KPU-Bawaslu di daerah itu hanya Kaltara,” ujarnya di Tarakan, Jumat (17/06).
Atas pemenuhan kewajiban Pemda yang disalurkan dalam pencairan NPHD itu, Tito optimistis pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara akan berlangsung lancar.
“Saya sekali lagi memberikan apresiasi dan rasa optimis saya bahwa Pilkada di Kaltara Insya Allah akan berjalan lancar, anggarannya sudah ada, komitmen kita tetap kuat ya,” ucapnya.
Tito juga mengucapkan terima kasih atas kepatuhan kepala daerah untuk segera mencairkan NPHD. Dengan demikian, penyelenggara Pemilu tidak akan terhambat karena adanya keterlambatan pencairan anggaran.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah di Kaltara sehingga ini tidak ada menjadi alasan teman-teman KPU, Bawaslu untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada, anggaran dari APBN juga tahap pertama sudah dicairkan, saya sudah cek, semua sudah diterima, nanti ada tambahan anggaran dari APBN tahap kedua dan ketiga, tinggal kita kelola jangan sampai terjadi konflik apalagi konflik kekerasan,” jelasnya.
Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), akan diwarnai dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Selain itu, Pilkada juga akan digelar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan.
Merespon pertanyaan wartawan soal kemungkinan terjadinya masa darurat pada bulan Mei atau September, Tito mengungkapkan baik pemerintah, DPR, dan penyelenggara belum membicarakan secara spesifik seperti apa parameter dari keadaan kedaruratan yang sudah tidak terkendali itu.
“Apakah di daerah tertentu atau di daerah secara keseluruh tidak terkendali, tapi sebagai gambaran ya di Korsel itu pemilu terjadi di puncak pandemi. Korsel tetap laksanakan. Mengenai daerah rawan Covid itu kita tidak bisa menjadi ukuran sekarang ini karena itu sangat dinamis. Ada spesifikasi daerah mulai dari hijau, kuning, oranye, merah, bisa saja nanti yang merah menjadi orange atau menjadi kuning atau mugkin hijau dibulan Desember nanti. Yang sekarang menjadi hijau bisa saja menjadi merah, sangat dinamis jadi tidak bisa dijadikan ukuran,” jelasnya.
Sedangkan terkait dengan daerah yang dianggap rawan konflik, lanjut Tito, untuk sementara masih di daerah Papua. Ia menilai, Kaltara tidak masuk daerah rawan konflik. Dirinya meyakini pihak keamanan seperti Polda dan TNI siap mengamankan Pilkada Serentak.
“Makanya naikkan isunya naikkan penanganan Covid, sehingga isu-isu primordial, kesukuan, kekerabatan, kmudian agama, ras menjadi berkurang, orang melihat adu gagasan yang postif. Ini ini tugasnya media mengabarkan itu,” pungkasnya.
