Channel9.id – Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memutuskan memilih putra tertua Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa, kader PDIP yang juga Ketua DPRD Solo periode 2014-2019.
Penunjukan itu juga mengakhiri peluang Achmad Purnomo, wakil wali kota Solo saat ini, yang sebelumnya juga mencalonkan sebagai kandidat calon wali kota Solo.
Namun, beredar pemberitaan di media sosial, bahwa Purnomo menerima itu karena dirinya ditawari jabatan tertentu dari presiden sebagai kompensasi tidak maju jadi calon walikota. Hal itu diungkapkan setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Pernyataan purnomo ini viral dan ditangkap media dan pihak-pihak yg tidak suka dengan presiden dengan framing bahwa Jokowi membangun dinasti politik dan mempraktekan politik yang tidak patut.
Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi, Mudhofir Khamid, mengklarifikasi informasi tersebut.
“Berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan, apa yang terjadi tentang pertemuan Purnomo dengan Presiden adalah sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari fakta yang sesungguhnya,” katanya berdasarkan rilis yang diterima, Sabtu (18/7).
Dia menegaskan, pertemuan itu adalah inisiatif walikota dan wakil walikota untuk bertemu presiden guna melaporkan dan membicarakan kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari yang mangkrak.
“Pihak istana lalu menjadwalkan pertemuan itu dan dilakukan secara terpisah antara Walikota dengan Wakilnya. Walikota Rudy telah menghadap sebelumnya dan setelahnya wakil walikota di hari yang berbeda,” katanya.
“Dalam pertemuan tersebut tidak ada pernyataan dari Presiden tentang pencalonan Gibran anaknya dalam pilkada Kota Solo,” tegasnya.
Kemudian, dia menegaskan, tidak benar ada pemberitahuan dari Presiden soal rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Purnomo bahwa yang dipilih adalah Gibran-Teguh.
“Suatu hal yang aneh jika itu terjadi, sebab dua hari sebelumnya telah beredar di berbagai media informasi dan media sosial keputusan DPP PDI Perjuangan tentang rekomendasi calon kepala daerah, termasuk Kota Solo,” ujarnya.
Dia menambagkan, tidak pula Presiden menawarkan kompensasi kepada purnomo.
“Kenapa itu tidak dilakukan karena Presiden tahu persis bahwa mekanisme pencalonan itu adalah domain dan kewenangan partai politik,” ujarnya.
Menurutnya, framing negatif berbagai pemberitaan oleh banyak pihak adalah upaya melakukan serangan kepada Presiden Jokowi. Pun upaya delegitimasi kepada Presiden Jokowi dengan memanfaatkan momentum pertemuan Purnomo dengan Presiden.
“Dan ini terbukti dengan klarifikasi purnomo bahwa tidak pernah mengatakan ada tawaran kompensasi dari presiden,” katanya.
“Saya percaya, masyarakat akan mengerti pada akhirnya bahwa semua itu adalah permainan politik dari pihak-pihak lain yang tidak senang Presiden bekerja untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
(HY)
