Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap membantu realisasi program Kementerian Koperasi apabila menemui hambatan di daerah.
Hal itu disampaikan Tito usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Rabu (12/08).
“Kami prinsipnya menawarkan diri apapun juga yang bisa kami bantu agar skema anggaran yang disampaikan oleh Kemenkeu atas perintah Bapak Presiden dengan program-program koperasi dan UMKM yang mungkin akan mendapatkan hambatan di daerah kami siap menawarkan diri untuk mendukung dalam rangka eksekusi ini bisa lancar,”ujar Tito.
Tito mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional di daerah. Ia mengungkapkan telah mengumpulkan 548 kepala daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran.
“Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali,” imbuhnya.
Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional sektor usaha mikro perlu gotong royong. Tito menegaskan pihaknya siap menjembatani langkah besar yang disiapkan Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Covid-19.
“99 persen data WNI ada di kami yaitu di Ditjen Dukcapil, kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, Teten menyatakan Kementerian yang dipimpinnya sepakat bekerja sama dengan Kemendagri dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya UMKM di daerah.
“Selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM,” ucap Teten.
Teten menjelaskan, penyaluran bantuan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang. Rencananya, masing-masing usaha mikro bakal mendapat dana hibah sebesar Rp2,4 juta.
“Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap satu,”imbuhnya.
Menurut Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif.
“Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan,”pungkasnya.
