Channel9.id-Jakarta. Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon mengaku tak berdaya menahan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja. Fadli Zon pun menyatakan permohonan maaf. Namun, pernyataan Fadli Zon itu menuai beragam komentar.
Selaku legislator, Fadli Zon mengaku powerless atau tak memiliki daya untuk mencegah pengesahan UU Ciptaker. Elite Partai Gerindra terkejut dimajukannya jadwal rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.
“Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf,” kata Fadli Zon dalam keterangannya.
Baca juga: Ketua PBNU: UU Ciptaker Untungkan Konglomerat, Menindas Rakyat Kecil
Sejak awal, Fadli Zon berpandangan pembahasan omnibus law Cipta Kerja tidak tepat-waktu dan tidak tepat-sasaran. Disebutnya tidak tepat waktu karena negara berada di tengah-tengah pandemi.
“Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan Presiden sendiri,” kata Fadli Zon.
Pasca ucapannya itu, Fadli Zon malah dapat ‘serangan’ dari sesama anggota dewan. Pernyataan Fadli Zon itu dinilai sebagai bentuk pencitraan.
“Faktanya dia di forum resmi tidak bersuara,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (07/10).
Awiek sapaan akrab dari Baidowi, menilai Fadli Zon bisa menyampaikan pendapatnya melalui fraksi. Awiek juga menyindir Fadli Zon yang tidak menyampaikan pendapat dalam forum rapat paripurna.
“Saya kira Pak Fadli Zon selaku anggota DPR kan punya fraksi. Beliau bisa menyampaikan kepada fraksinya, bukan di media. Begitu pun dengan paripurna, kalau tidak setuju di forum kenapa diam saja? Kan semua anggota punya hak bicara,” ujar Awiek.
Lebih lanjut, Awik mengatakan semestinya Fadli Zon bisa meminta penugasan kepada fraksinya untuk ditugaskan di panja pembahasan omnibus law Cipta Kerja. Awiek pun mengapresiasi anggota Fraksi Gerindra lain yang berargumen di forum panja saat membahas UU tersebut.
IG
