Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal kelancaran jalannya pemerintahan daerah.
Hal itu diungkapkan Tito dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta, Rabu (02/12).
“Kita tahu bahwa peran daripada BPKP sebagai pemeriksaan internal pemerintah menjadi sangat penting. Saya selaku Mendagri tentunya sangat berharap bahwa BPKP dapat mengawal pemerintahan daerah dapat berjalan lancar, terutama dari sisi program dan anggaran yang diinginkan oleh Bapak Presiden, yaitu setiap rupiah dapat bermanfaat bagi rakyat. Artinya semua program yang ada betul-betul bukan hanya dilaksanakan, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Perkuat Pengawasan Pemda, Seluruh Gubernur Tandatangani Nota Kesepakatan
Selain melakukan pengawasan, Tito meminta BPKP juga melakukan pendampingan, mulai perencananan hingga pelaksanaan, mengingat kapabilitas masing-masing program anggaran bervariasi.
Tito menuturkan, sebagai pengelola anggaran yang berasal dari uang rakyat, pejabat pemerintahan di daerah perlu didampingi dan diawasi dalam merencanakan hingga mengimplementasikan anggaran tersebut.
“Tentu ada kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kesungguhan, idealisme, kreativitas, ketegasan, dan lain-lain untuk membangun, membuat program-program yang pas dan mengeksekusinya dengan tepat juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pemerintah daerah yang mungkin kurang pas dalam membuat program, menyusun program perencanaan, kemudian melaksanakannya,” jelasnya.
Setelah dilakukan pendampingan, lanjut Tito, fungsi pengawasan dapat diefektifkan sebagai langkah pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program yang akuntabel dan transparan.
“Otomatis fungsi pengawasan dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk memberikan efek jera, karena anggaran yang kita gunakan, anggaran yang dikelola oleh rekan-rekan adalah berasal dari uang rakyat, kita menjadi tanggung jawab untuk itu,” tandasnya.
