Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin merampungkan sekitar 5 juta vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) pada Juni 2021.
Namun, hingga awal Maret 2021 ini, para guru dan tendik di berbagai daerah mengeluhkan lambatnya proses vaksinasi guru dan tendik.
Kepala Bidang (Kabid) Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengaku mendapatkan keluhan itu dari para guru di berbagai daerah jaringan P2G. Guru-guru di sejumlah daerah belum mendapat informasi sama sekali tentang vaksinasi.
“Laporan yang kami terima dari Kab. Kep. Simeulue, Aceh, para guru bahkan belum mendapatkan informasi apapun terkait vaksinasi guru dan tendik,” ungkap Iman berdasarkan rilis, Jumat 5 Maret 2021.
Sementara para guru di Kab. Berau, Kalimantan Timur, dan Kab. Kep. Sangihe, Sulawesi Utara melaporkan, sama sekali belum ada guru dan tendik yang divaksinasi.
“Sedangkan di Kab. Pandeglang, Banten, baru satu guru yang divaksinasi. Tapi kebanyakan hanya mengisi kuisioner saja,” lanjut guru SMA ini.
Iman menegaskan, jika vaksinasi guru dan tendik berjalan lambat, maka target Presiden Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim tidak akan tercapai. Padahal bulan Juni tinggal sekitar 90 hari lagi, sebab terpotong 1 bulan Ramadan yang mungkin saja vaksinasi terkendala puasa.
Jika dihitung, maka setiap hari seharusnya ada 55 ribu guru, dosen, dan tendik yang divaksinasi secara nasional. Iman menyatakan, masih kurangnya sosialisasi mengenai proses vaksinasi bagi guru dan tendik sampai awal Maret ini.
“Bagaimana caranya, prosesnya, lokasinya, dan tahapannya, kebanyakan guru dan tendik masih kebingungan,” kata Iman.
Kondisi agak lambatnya vaksinasi guru dan tendik di daerah, juga dirasakan para guru dan tendik di DKI Jakarta. Ketua P2G DKI Jakarta Fandi Fuji Hariansah mengeluhkan agak lambatnya vaksinasi guru di ibu kota tersebut.
Dia menyatakan, masih minimnya informasi dan sosialisasi mengenai vaksinasi guru dan tendik dari Pemprov DKI Jakarta.
“Banyak guru dan tendik bertanya-tanya, karena tidak kunjung mendapatkan panggilan vaksinasi. Selain itu, banyak juga guru yang mendapati nama dan nomor KTP-nya tidak terdaftar dalam peserta vaksinasi setelah mengecek portal www.pedulilindungi.id,” ujar Fandi.
Fandi mencontohkan, sebagai guru di DKI Jakarta, dirinya tidak tahu kemana harus memperoleh vaksinasi, karena belum ada sosialisasi dan informasi dari Pemprov DKI Jakarta atau lembaga terkait.
“Sederhana saja, jika guru ingin divaksinasi, mereka perlu kemana, dimana lokasinya, dan bagaimana prosesnya? Nah, hal-hal semacam itu banyak yang masih kebingungan, karena minimnya informasi dan tidak ada keterangan resmi dari Pemda. Pak Anies perlu mendorong jajarannya agar mempercepat proses vaksinasi guru dan tendik,” kata Fandi
“Karena sampai awal Maret para guru dan tendik di DKI Jakarta belum menerima vaksinasi, termasuk kami guru swasta. Kami pesimis target Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan mulai terlaksana pada Juli 2021 nanti”, ungkapnya.
Sebenarnya guru antusias dan sangat mendukung program vaksinasi. Alasannya, untuk menyukseskan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Namun, di sisi lain P2G mendapatkan keluhan dan kekhawatiran dari orang tua siswa. Perihal belum adanya vaksinasi anak (siswa).
“Jika guru sudah divaksinasi, bagaimana jaminan keamanan dan kesehatan para siswa, jika sekolah dibuka normal kembali?”, kata Iman.
P2G pun berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menjanjikan melaksanakan PTM Juli 2021. Dengan risiko penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, apalagi ada varian baru Covid-19 yang kabarnya lebih berbahaya, kemudian belum adanya vaksinasi bagi anak.
Untuk daerah yang sudah zona hijau atau kuning, P2G menyarankan menggunakan metode Blended Learning dalam pembelajaran. Yaitu sebagian siswa belajar tatap muka dengan disiplin protokol kesehatan dan memulai adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan sebagian lagi belajar PJJ Daring atau Luring.
Iman berharap, pemerintah sebaiknya terus fokus mengakselerasi upaya pendataan dan pelaksanaan vaksinasi guru dan tendik. P2G berharap pemerintah memperhitungkan risiko jika sekolah dibuka kembali Juli, termasuk bagaimana mencegah penyebaran Covid-19 pada siswa.
“Bagi daerah yang masih zona oranye dan merah seperti DKI Jakarta, sebaiknya ditimbang masak-masak untuk membuka sekolah kembali Juli 2021. P2G memandang sebelum tersedianya vaksinasi anak secara nasional, sebaiknya DKI Jakarta menunda PTM Juli 2021 atau dengan kata lain sebaiknya masih menjalankan PJJ Daring. Mengingat infrastruktur dan kelengkapan perangkat pembelajaran digital di DKI Jakarta relatif lebih baik dari daerah lain,” pungkas Fandi yang mengajar sekolah swasta Jakarta Timur ini.
HY
