Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pada masa persidangan V ini, DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2021 bersama dengan Pemerintah.
Puan menekankan, semua AKD DPR yang terkait agar dapat mengoptimalkan waktu pembahasan RUU. Pun tetap memperhatikan kualitas substansi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, selaras dengan UUD NRI 1945, memenuhi peraturan perundang-undangan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pandangannya.
“Dalam upaya mencapai pembentukan Undang Undang sesuai prioritas prolegnas 2021, maka AKD DPR terkait agar segera menjalankan tahap-tahap dalam pembentukan Undang Undang. Capaian DPR dan Pemerintah dalam menuntaskan RUU Prioritas 2021 merupakan ukuran kinerja yang telah ditetapkan bersama,” ujar Puan saat memberikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020–2021, Kamis 6 Mei 2021.
Terkait fungsi anggaran, DPR melalui AKD terkait akan terus mencermati kapasitas fiskal dan realisasi Anggaran 2021, khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Pada masa persidangan ini, DPR dan Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022. Pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi landasan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal tahun RAPBN tahun 2022.
Kebijakan fiskal RAPBN tahun 2022, membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga dapat menjalankan program pemulihan sosial dan ekonomi, mewujudkan pembangunan nasional, serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani rakyat. Kapasitas fiskal tersebut saat ini, sangat ditentukan oleh pemulihan ekonomi nasional dan global dalam situasi Pandemi Covid-19.
Puan mengatakan, dalam ruang kondisi perekonomian nasional dan global yang masih tertekan akibat pandemi covid-19 dan dampaknya, maka sisi penerimaan fiskal juga akan mengalami tekanan sehingga belum dapat menyediakan sumber pendapatan yang optimal.
“Oleh karena itu, kebijakan belanja Pemerintah perlu terus dipertajam, baik dalam efektivitas tujuan maupun dalam efiseinsi pelaksanaan. Sehingga pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Puan.
Terkait fungsi pengawasan, DPR akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan program pembangunan, pelayanan umum, maupun pelaksanaan Undang Undang.
Puan menyampaikan, insiden KRI Nanggala 402 ini dapat menjadi intropeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.
Kemudian, langkah-langkah Pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang akan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di kawasan papua, sesuai ketentuan undang undang yang berlaku.
Terkait kebijakan Pemerintah tentang pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah agar mempersiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten.
“Pemerintah juga agar memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Pemerintah agar menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Puan.
HY
