Channel9.id, Jakarta – Anggaran pemerintah dipastikan bakal berkurang usai setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola BPI Danantara.
Asisten Profesor Perbankan dan Keuangan University of Southampton Wahyu Jatmiko menggarisbawahi pentingnya solusi cepat dari penurunan pendapatan negara akibat Danantara. Menurut Wahyu, perlu ada mekanisme yang jelas ihwal setoran keuntungan Danantara ke kas negara.
Dia mencontohkan salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling sukses yaitu Norway Government Pensiun Fund Global (GPFG) mengalokasikan 3% dari nilai pasarnya untuk ditransfer ke kas negara. Meski hanya 3% namun karena nilai pasar GPFG sangat besar, alokasi tersebut setara sekitar 20% dari total penerimaan APBN Norwegia.
Hanya saja, dia tidak yakin Danantara bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat. Wahyu pun takut pemerintah memutuskan untuk tutupi anggaran yang hilang dari setoran dividen BUMN dengan berutang. Masalahnya, pemerintah tidak ruang besar untuk berutang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini.
“Apalagi kalau sifatnya global, rating kita juga under pressure [di bawah tekanan] sekarang. Cost of borrowing [biaya pinjaman] kita akan cukup tinggi juga,” ujar Wahyu dalam diskusi daring, dikutip Rabu (26/3/2025).
Sebagai informasi, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah harus membayar utang pokok dan bunga utang sebesar Rp1.353,23 triliun pada tahun ini.
Oleh sebab itu, Wahyu mengaku khawatir investor semakin tidak percaya dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia dengan kondisi fiskal yang sudah sangat sempit, tetapi ditambah adanya pengurangan pendapatan negara.
“Saya tidak menyarankan pemerintah kembali menerbitkan surat utang meski pendapatan negara berkurang akibat dividen BUMN masuk ke Danantara—bukan kas negara,” ungkapnya.
