Channel9.id-Jakarta. Tanpa pemerintah, masyarakat akan terjerumus ke dalam perang saudara. Demikian pungkas Muhadam Labolo, Dosen IPDN Bidang Pengembangan Keilmuwan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (18/2).
Dengan mengutip filsuf asal Inggris Thomas Hobbes, Muhadam menambahkan bahwa “manusia yang rasional harus menghormati dan mematuhi pemerintah mereka… kekacauan akan terjadi kalau tidak ada kelompok yang memerintah.”
“Masyarakat akan kacau dan jadi state of nature atau negara alam, yang sifatnya soliter, miskin, keji, kasar, dan singkat. Oleh karena itu, diperlukan pemerintah untuk melawan hal itu,” terangnya.
Meski begitu, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa manusia tak membutuhkan pemerintah untuk mengatur. Pasalnya, manusia punya kesadaran untuk mengatur dirinya sendiri.
Selain itu, alih-alih mengatur, “pemerintah justru bisa jadi biang kejahatan, yang menyebabkan konflik, kerusuhan, kebencian, hingga ketidakadilan.”
“Di produk kebijakan bisa dilihat, ada yang bisa lebih baik dan ada yang bertambah miskin karena proses kebijakan yang tidak setara… ada kecurigaan pemerintah bukan sekadar mengatur, melainkan punya misi berbahaya,” ujar Muhadam.
Terlepas dari antitesis itu, ia mengatakan bahwa kehadiran pemerintah sejatinya hal yang tak bisa dielakkan. Sebab ke mana pun manusia pergi, pasti mendapati pemerintahan. “Pemerintahan juga ada di tempat mikro, yang kita sebut keluarga. Ini akar dari negara,” pungkas Muhadam.
Ia juga menjelaskan bahwa secara umum, pemerintah hadir karena alasan sosiologis, ekonomi, dan politik.
“Secara sosiologis, pemerintah ada karena untuk mewadahi kepentingan masyarakat di ruangan ini. Ini jauh lebih efektif daripada kerja sendiri-sendiri. Dari sisi ekonomi, kepentingan kita mesti diproteksi. Kalau tidak diproteksi, maka akan ada pihak yang merampasnya. Adapun alasan politik ialah untuk menjamin kehidupan masyarakat saling melindungi. Selain itu, agar tak terjadi perampasan atau kekacauan,” jelas Muhadam.
Baca juga: Selenggarakan Webinar, MIPI Perkuat Pemahaman Publik tentang Ilmu Pemerintahan
