Channel9.id-Jakarta. Airlangga Pribadi Kusman, Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, menyebutkan bahwa kebijakan kartu pra-kerja pemerintah tidak tepat. Kebijakan tersebut melepaskan tanggung jawab pelaku ekonomi besar terhadap pekerja.
Menurut Airlangga, kebijakan ini juga memiliki potensi predatory serta kemungkinan penyalahgunaan oleh kelompok oligarki terkait.
‘‘Yang dibutuhkan untuk melewati krisis adalah universal basic income,‘‘ ujarnya dalam diskusi ‘‘Oligarki di Masa Pandemi‘‘, Jumat (08/05).
Menurut Airlangga, keberadaan kebijakan pra-kerja merupakan akibat dari sistem neoliberal. Sedangkan sistem tersebut menguntungkan kelompok oligarki.
Airlangga menjabarkan bahwa oligarki merupakan sebuah sistem kekuasaan yang mengutamakan akumulasi kekayaan. Sedangkan akumulasi tersebut terjadi lewat otoritas dan kolektif persekutuan bisnis. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dilepaskan dari otoritas Negara, menurutnya, disebabkan Negara tidak lagi adil dalam mendistrusikan kekayaan bagi warga Negara. Konsekuensinya Negara menjadi arena perebutan berbagai kelompok oligarki.
Dalam penjabarannya, Airlangga mengutip Jeffrey Winter peneliti yang membahas skema kekuasaan oligarki. Menurut Winter, terdapat lima sumber kekuasaan oligarki yakni, hak politik resmi (Formal Political Right), posisi elit (Official Position) dari jabatan formal, kekuasaan memaksa (Coercive Power), kemampuan mobilisasi (Mobilizational Power), dan kekuatan materi (Material) yang merupakan poin terkuat.
Winter juga mengenalkan macam-macam corak atau ciri-ciri oligarki yakni, oligarki panglima atau penguasa tananan politik yang tidak stabil (warlord), oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanic yang terjadi di Indonesia selama orde baru, dan oligarki sipil, posisi yang tidak secara langsung mengintervensi Negara tapi diuntungkan dengan kebijakan neoliberal. Winter, merujuk pada data tahun 2010, kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 630.000 kali lipat rata-rata GDP perkapita Indonesia. Hal ini menunjukan kesenjangan kekuatan materi tertinggi sedunia.
Airlangga menyebutkan kemampuan adaptasi kekuatan bisnis serta politik oligarki tercetak sejak era Suharto. Oleh karena itu bagi Airlangga keberadaan Oligarki Indonesia merupakan persoalan politik yang menyejarah, apalagi sejak orde baru terjadi depolitisasi sehingga tidak ada kelompok oposisi. Menurut majalah forbes 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan mencapai US$ 124, 36 milyard.
“Lalu apabila angka tersebut dibandingkan dengan rata-rata GDP/kapita kita sejumlah US$3871 maka mencapai 801.509 kali lipatnya,’’ ucapnya.
Sedangkan menurut OXFAM 2017, konsentrasi kekayaan oligarki Indonesia merupakan hasil formalasi kebijakan neoliberalisme dan praktik rent-seeking warisan orde baru. Bagi Airlangga, kebijakan tersebut dapat dilihat dari praktik fleksibilitas tenaga kerja dan pemotongan anggaran pelayanan publik.
Airlangga menyimpulkan bahwa hal ini kemudian yang mempengaruhi pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah saat pandemi Covid-19. Desain ekonomi politik indonesia yang memuncul konsentrasi kekayaan pada sedikit orang yaitu adanya precariet working class 93 juta warga miskin dan aspiring middle class sejumlah dan 115 juta jiwa rentan menjadi korban.
Selain itu, Airlangga juga menyebutkan kemampuan adaptif kelompok oligarki ini menjadi masalah lainnya. Perubahan politik seperti reformasi tahun 1998 hanya mampu untuk mengubah lembaga tanpa menyentuh substansinya yakni distribusi kekayaan. Sedangkan mekanisme politik yang berlangsung, menurut Airlangga, hanya akan mengembalikan akumulasi kekayaan mereka.
Saat Airlangga ditanyai, dalam sesi tanya jawab, soal jalan keluar masalah oligarki, dia menjawab ‘’kuncinya adalah oposisi masyarat sipil yang harus sadar the common’’. Masyarakat sipil harus mengawasi kerja-kerja Negara karena kekuasaan memiliki kencendrungan untuk melakukan sabotase. Singkatnya, dibutuhkan literasi politik.”
VRU
