Channel9.id – Jakarta. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir segera memecat Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Koordinator Alaska Adri Zulpianto menyatakan, langkah itu bisa memperbaiki manajemen Pertamina. Terlebih, pengangkatan Ahok banyak melanggar peraturan yang dibuat oleh kementerian sendiri, seperti Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan UU BUMN No.19/2003.
“Yang bikin Pertamina terlihat tambah kacau adalah tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut (Komisaris Utama) Pertamina,” kata koordinator Alaska Adri Zulpianto berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (9/9)
Adri menjelaskan, saat ini ada tiga masalah Perusahaan Pertamina yang menjadi sorotan di masyarakat.
Masalah pertama, tentang Kerugian PT. Pertamina pada semestar satu 2020 yang sampai US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11,33 triliun.
“Kedua, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba tiba Pertamina terhempas dari Fortune Global 500. Dan ketiga, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero),” kata Adri.
Menurut Adri, tiga masalah itu membuat Pertamina, apes. Apesnya Pertamina semakin mengenaskan, ketika pihak manajemen perusahaan berusaha mencari cari alasan mengapa Pertamina bisa merugi.
“Ada tiga alasan yang mereka kambing-hitamkan, yaitu Penurunan Penjualan, Fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS, Dan Melemahnya Harga Minyak Mentah Dunia,” kata Adri.
Menurut Alaska, alasan itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena dalam hitung hitungan bisnis, Pertamina tidak mungkin rugi.
“Saat itu harga BBM internasional sedang anjlok turun tapi harga jual BBM kepada rakyat tetap tinggi atau tidak mengalami penurunan sepersenpun,” ujarnya.
Alaska pun menilai kerugian Pertamina karena mismanajemen dalam internal Pertamina sendiri.
(HY)
