Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti keterbatasan dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, meski arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan relatif lancar. Ia menilai kondisi tersebut menjadi penyebab utama antrean panjang kendaraan dan mendorong evaluasi menyeluruh serta penambahan kapasitas penyeberangan untuk mengantisipasi lonjakan trafik ke depan.
“Saat ini, hanya ada 7 dermaga, yang dimana setiap dermaga beroperasi 4 kapal, berarti ada lebih dari 60 persen armada tidak dapat dioperasikan disaat situasi padat seperti ini,” kata BHS, Rabu (1/4/2026).
Ia mengungkapkan dari total 72 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara reguler ditambah lima kapal di dermaga darurat akibat keterbatasan fasilitas sandar. Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi layanan penyeberangan di lintasan strategis Jawa–Sumatera.
“Tadi saya sudah banyak diskusi, kenapa terjadi antrian yang begitu panjang, disaat itu tidak semua kapal bisa beroperasi,” katanya.
BHS menekankan perlunya langkah konkret dari PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi dan pembangunan dermaga baru. Ia menyebut penambahan dermaga akan berdampak signifikan dalam meningkatkan kapasitas angkut kapal.
“Satu pasang dermaga saja bisa mengantisipasi 4 unit kapal, kalau dua pasang dermaga maka bisa menampung 8 unit kapal yang beroperasi sebagai tambahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan pengguna jasa penyeberangan yang mencapai 8–12 persen per tahun serta konektivitas jalan tol di Sumatera berpotensi meningkatkan arus kendaraan secara signifikan. Menurutnya, tanpa penambahan kapasitas, lonjakan tersebut akan memperparah kepadatan di pelabuhan.
“Tolong diingat, perlu diantisipasi juga terjadinya percepatan akibat dari jalan tol nanti kalau sudah tersambung,” katanya.
Selain itu, BHS menegaskan angkutan logistik tidak boleh dikorbankan dalam pengaturan arus penyeberangan karena dapat berdampak pada distribusi barang dan stabilitas ekonomi. Ia mengingatkan keterlambatan logistik berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Angkutan logistik tidak boleh dikorbankan, karena jika terhambat, perdagangan dan industri ikut terganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut, BHS mendesak agar pembangunan dermaga tambahan segera direalisasikan dan tidak lagi mengandalkan dermaga darurat yang dinilai kurang aman dan minim fasilitas. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi kemacetan di Pelabuhan Merak pada periode libur panjang.
“Dermaga darurat ini tidak bisa digunakan dalam waktu panjang karena kurang aman, nyaman dan selamat,” pungkasnya.
HT
