Channel9.id – Jakarta. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDIP Dolfie Othniel Fredric Palit menyebut jumlah belanja dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 3.500 triliun. Selain itu, APBN yang kelak dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu dirancang memiliki defisit Rp 600 triliun.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN 2025, defisit APBN tahun depan dirancang sebesar 2,45 persen sampai 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dolfie menyebut, rancangan defisit ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah proses transisi masa pemerintahan yang pernah ada.
Ia menuturkan, seharusnya pemerintahan baru diberikan ruang fiskal yang lebar dan tidak memasukan lebih banyak porsi belanja pemerintahan saat ini. Khawatirnya, dengan defisit yang tinggi tersebut akan mempersempit ruang fiskal pada pemerintahan baru.
“Nanti di panja (panitia kerja) ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru dengan proyek-proyek barunya itu seberapa luas. kalau melihat ini, engga luas, karena defisitnya sudah hampir maksimum. defisitnya nyaris 3%, batas minimum saja sudah Rp 600 triliun defisitnya,” kata Dolfie dalam Rapat Badan Anggaran, Selasa (4/6/2024).
Untuk memenuhi ruang fiskal yang lebar tahun depan, Dolfie meminta agar target belanja negara tahun depan lebih efisien lagi. Ia menyebut, target belanja negara yang didesain sebesar Rp 3.500 triliun dinilai terlalu besar. Bahkan target tersebut lebih tinggi dari tahun ini yang sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Dolfie pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar penentuan besaran anggaran tersebut. Sebab, lanjutnya, kabinet Prabowo-Gibran belum terbentuk.
“Ini belanja siapa? Menteri-menteri tidak punya visi dan misi, yang punya visi misi presiden. Nah Rp 3.500 triliun belanja di 2025 ini proyeksi apa? Cawe-cawe siapa? apakah ini proyek titipan? kan tidak. APBD bukan tempat penitipan proyek,” ungkapnya dengan tegas.
Di samping itu, ia juga mengkritisi terkait target belanja pemerintah pusat yang ditargetkan dikisaran Rp 2.600 triliun, lebih tinggi dari target tahun ini sebesar Rp 2.467,5 triliun.
Ia juga bahkan mempertanyakan terkait peruntukan belanja pemerintah pusat tersebut. Sebab, Menteri di kabinet pemerintahan baru pun belum dibentuk. Menurutnya, semua anggaran itu harus dilandasi oleh alasan yang jelas.
“Jadi dalam APBN transisi ini, kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN ini sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup atau tidak kepada pemerintahan akan datang,” ungkapnya.
HT
