Channel9.id – Jakarta. Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak akan memunculkan pemerataan, tetapi justru menciptakan ketimpangan baru.
Hal itu disampaikan Anies dalam Dialog Terbuka Muhamadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023). Anies menilai pembangunan IKN akan memunculkan ketimpangan antara kota baru dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” ujarnya.
Menurut Anies, pemerataan itu bisa diwujudkan apabila pembangunan dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah di seluruh daerah di Indonesia.
Sementara, lanjut Anies, pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi ini, menurut Anies, antara tujuan dengan pelaksanaannya tidak sinkron.
“Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat di sini problem,” imbuhnya.
Ia menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki tugas besar dalam mewujudkan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Ia mengungkapkan gagasan kesetaraan bagi semua untuk menuntaskan masalah tersebut tersebut.
“Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka,” ujarnya.
Anies menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan akan lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah. Ia menyebut ketimpangan yang terjadi saat ini masih sangat terlihat.
“Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang. Di Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. Jadi ketinggalan satu dekade,” terang Anies.
Baca juga: Jokowi Akui Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN hingga Saat Ini
HT
