Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Bisa saja muncul people power. Bukan hanya Indonesia, negara manapun pasti akan mengalami hal yang sama dengan Sri Lanka kalau mereka dianggap sebagai negara gagal. Rakyat itu sederhana saja. Kalau barang tersedia di pasar, harga berapapun mereka akan beli. Walau marah, gak akan mungkin terjadi chaos. Tetapi kalau barang kebetuhan pokok seperti BBM, migor dan obat-obatan tidak tersedia di pasar, ya mereka marah, chaos pasti terjadi. Orang lapar kan gak rasional.
Sebenarnya masalah Sri Lanka itu sejak awal Januari 2022, sudah ada titik temu antara negara kreditur dan investor untuk memberikan solusi atas krisis keuangan akibat pandemi. China sudah setuju menjadwalkan hutang dan atau mengubah skema jadi B2B. Jadi beban kewajiban cicilan hutang tidak ada lagi, India sudah pula menawarkan SWAP settlement untuk keperluan Impor pangan dan BBM. IMF juga bersedia memberikan dukungan kepada Bank Sentral Sri Lanka untuk mengatasi kurs yang terus melemah. Gak ada masalah.
Lantas apa yang jadi masalah? Negara donor dan IMF kan memberikan tidak gratis. Mereka tahu Sri Lanka itu bermasalah karena pemimpinnya brengsek. Mereka tentukan syarat ketat dan menetapkan tim peninjau dalam rangka proses pemulihan ekonomi. Nah salah satu sarat itu adalah menghapus semua praktek KKN. Lah, 2/3 bisnis di Sri Lanka ini dikuasai oleh keluarga dan kroni Presiden Gotabaya Rajapaksa. Ya jelas saja tidak dilaksanakan oleh Presiden.
Malah di tengah krisis itu dimanfaatkan oleh kroni dan keluarga presiden mengkorup ekonomi Sri Lanka. Mereka ramai-ramai pindahkan uangnya ke luar negeri, dan menimbun obat-obatan dan pangan. Ya devisa habis dan harga semakin melambung. Keadaan semakin rumit dan akhirnya terjadi default utang. Dampaknya sistemik.
Seharusnya kalau presiden, tidak mau mengikuti sarat negara donor, ya militer bersikap tegas kepada Presiden. Tetapi militer ada dibawah cengkraman Presiden. Maklum Gotabaya Rajapaksa mantan jenderal yang sukses menghabisis pemberontak Macan Tamil. Walau militer hebat, namun pada akhirnya tidak ada yang berani menghadapi people power. Mengapa? Karena apabila militer berlaku keras terhadap rakyat, maka pintu bantuan luar negeri tertutup sudah. Tidak ada peluang untuk dapatkan dana. Apa gunanya berkuasa kalau bokek.
People Power Sri Lanka.
Apa yang terjadi di Sri Lanka tidak akan terjadi di Indonesia, Kita punya pengalaman tahun 1965 dan tahun 1998. Pada akhirnya militer turun tangan kalau pemerintah dianggap gagal mengelola ekonomi. Dan militer masuk selalu lewat konstitusi tanpa kudeta. Karena dokrin TNI kita adalah tentara rakyat. TNI menjalankan politik negara. Mereka bisa masuk kapan saja kalau situasi politik dianggap genting.
*Peneliti Lapeksi
