Channel9.id, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penyesuaian belanja pada sektor transportasi publik menyusul penurunan tajam pendapatan daerah pada 2026. Dampaknya, alokasi subsidi untuk sejumlah moda transportasi massal—termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta—resmi dipangkas dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan anggaran tidak terlepas dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Nilai TKD yang diterima Jakarta pada 2026 tercatat turun signifikan menjadi Rp11,16 triliun dari sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025, dengan penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.
“Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov DKI tetap mengalokasikan sekitar Rp4,82 triliun untuk subsidi transportasi umum. Namun, komposisinya mengalami penyesuaian. Subsidi Transjakarta ditetapkan sebesar Rp3,75 triliun, atau berkurang sekitar Rp760 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya,” ujarnya, Senin.
Meski lebih rendah dari pagu 2025, nilai subsidi Transjakarta 2026 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran pada 2024 yang mencapai Rp3,63 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan transportasi massal di tengah keterbatasan fiskal.
Pengetatan anggaran juga berlaku pada moda lain. Subsidi MRT Jakarta dipangkas hampir setengah menjadi Rp536,70 miliar, sementara LRT Jakarta turun menjadi Rp325,28 miliar. Alokasi subsidi angkutan kapal perairan juga dikurangi, meski dalam skala yang lebih terbatas.
Di sisi lain, Pemprov DKI justru meningkatkan anggaran Bus Sekolah menjadi Rp105,38 miliar pada 2026, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini menegaskan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga akses transportasi gratis bagi pelajar, meski belanja sektor lain ditekan.
Pramono menegaskan bahwa meskipun APBD menyusut, Pemprov DKI tetap menempatkan perhubungan dan pengendalian kemacetan sebagai isu strategis. Penyesuaian subsidi dilakukan dengan pendekatan efisiensi, seiring dengan tren penurunan subsidi per pelanggan Transjakarta yang dalam beberapa tahun terakhir terus membaik.
Sementara itu, wacana penyesuaian tarif Transjakarta masih berada pada tahap kajian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan bahwa Pemprov telah menyalurkan subsidi dalam jumlah besar untuk berbagai moda transportasi, sehingga setiap keputusan terkait tarif harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Hingga menjelang pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan keputusan akhir terkait perubahan tarif layanan Transjakarta, seiring upaya menyeimbangkan kesehatan fiskal daerah dan keberlanjutan transportasi publik.
