Channel9.id – Jakarta. DPR RI Resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pengesahan dilakukan usai Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan pembahasan tingkat I yang disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Tercatat ada 8 fraksi yang menyetujui RUU APBN 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dalam rapat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026, termasuk anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun,” kata Purbaya.
Ia menyebutkan, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.
Diketahui, pada era Menkeu Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Kemudian, dikoreksi menjadi Rp223,6 triliun.
Setelah Purbaya menjabat menteri keuangan, anggaran MBG kembali mencapai Rp335 triliun.
Selain MBG, APBN 2026 juga mengatur alokasi anggaran untuk beberapa program prioritas pemerintah lainnya, seperti ketahanan pangan sebesar Rp164,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, kesejahteraan petani dan nelayan.
Kemudian ketahanan energi dengan alokasi anggaran Rp402,4 triliun. Anggaran untuk program ini akan digunakan untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi, serta stabilisasi harga.
Lalu anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun yang akan digunakan untuk PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, kesejahteraan guru/dosen.
Selain itu, anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun untuk program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Selanjutnya, pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit serta program akselerasi investasi dan perdagangan.
“Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih terbentuk memberikan kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan,” tambah Purbaya.
Di sisi lain, pendapatan negara dalam APBN 2026 disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun, dan hibah sebesar Rp0,66 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.
HT
