Channel9.id – Jakarta. Arab Saudi memanggil Duta Besar Denmark perihal pembakaran Al Quran yang baru-baru ini terjadi di Copenhagen, Jumat (28/7/2023).
Dubes Denmark itu menerima memo yang isinya adalah surat berisikan permintaan dari kerajaan Saudi agar dihentikannya tindakan mencela agama, hukum, dan norma internasional. Hal ini juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Jumat.
Protes dari Saudi ini dilontarkan setelah aktivis sayap kanan Denmark melakukan aksi pembakaran Al Quran di depan kedutaan Iraq, Mesir, dan Turki di ibu kota Denmark.
Pada hari Senin minggu ini, dua anggota ulta-nasionalis dari Denmark, Danish Patriots, menginjak-injak Al Quran dan membakarnya disamping bendera Iraq.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen dalam pernyataannya mengutuk aksi tercela tersebut dengan menyebutnya tindakan yang tak terhomat dan memang diniatkan untuk memprovokasi dan memecah belah negara.
Namun, disayangkan ia juga menyebut bahwa meginjak atau membakar Al Quran sama sekali tak melanggar hukum negara Denmark.
Selain di Denmark, negara tetangganya Swedia juga melakukan aksi yang sama pada beberapa minggu lalu.
Aksi mencela Al Quran di negara-negara Skandinavia telah memicu amarah negara-negara Muslim, dengan negara-negara seperti Qatar, Yordania, Moroko, Turki, Uni Emirat Arab, Iran, dan Yaman melontarkan protes ke pemerintah yang bersangkutan.
Baca juga: Terkuak! Motif Pengungsi Irak yang Bakar Al-Qur’an, hingga PM Swedia Bilang ‘Legal’
Minggu lalu, Arab Saudi telah memanggil Duta Besar Swedia untuk menyampaikan pesan bahwa kerajaan mengutuk aksi pencelaan kitab suci kaum Muslimin. Pada awal bulan ini Iraq mengusir duta besar Swedia beberapa saat setelah pengunjuk rasa berdemo di depan kedutaan Swedia dan membakarnya.
Awal bulan Juli, Dewan HAM PBB (UNHRC) menyepakati resolusi yang mengecam segala aksi penodaan terhadap kitab suci.
Dalam siding tersbut Pakistan dan negara-negara Muslim, juga non-muslim seperti India dan Vietnam, mendukung resolusi tersebut. Namun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menolak atas dasar alasan kebebasan berekspresi.
(RAG)
