Channel9.id, Sentul. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Prabowo mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan justru merugikan rakyat dan menghambat investasi.
“Kalau demo silakan, itu hak demokrasi. Tapi 5.000 kali demo tidak akan membuat pabrik dibuka. Yang membuka pabrik itu stabilitas, kepastian, dan kerja,” ujar Prabowo di Sentul, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan, demonstrasi yang berubah menjadi anarkistis termasuk penggunaan bom Molotov berpotensi membahayakan negara dan mengganggu iklim usaha.
“Kalau sudah berharap kerusuhan, itu membahayakan negara. Kita harus kasihan kepada rakyat kita sendiri,” katanya.
Menurut Prabowo, gangguan keamanan kerap dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan berpotensi dipengaruhi kepentingan asing, yang pada akhirnya melemahkan perekonomian domestik.
Di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat pusat, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tengah mendorong pembukaan industri dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hal tersebut membutuhkan kepastian kebijakan dan situasi kondusif.
Pesan ini dinilai relevan mengingat pemerintah sedang menggenjot hilirisasi, investasi manufaktur, serta program strategis di daerah.
Selain isu stabilitas, Prabowo juga menyoroti pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengungkapkan pemerintah telah mengonsolidasikan kekuatan perusahaan pelat merah ke dalam satu manajemen melalui pembentukan dana kelolaan negara (sovereign wealth fund).
Nilai aset yang dihimpun disebut mencapai sekitar US$1 triliun atau setara lebih dari Rp16.500 triliun.
“Kita sudah bentuk sovereign fund. Saya himpun kekuatan negara dalam satu manajemen. Asetnya sekitar 1 triliun dolar. Sebelumnya tersebar di ratusan perusahaan, sulit dikelola secara efektif,” kata Prabowo.
Langkah tersebut, menurutnya, bertujuan meningkatkan efisiensi, profesionalisme, sekaligus memperkuat daya saing BUMN dalam menarik investasi global.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberi peringatan keras kepada pimpinan BUMN agar mengedepankan akuntabilitas.
Ia menegaskan tidak akan ragu menindak dugaan penyimpangan atau tata kelola yang buruk.
“Pimpinan-pimpinan BUMN harus bertanggung jawab. Jangan merasa aman. Kalau ada penyimpangan, siap-siap berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Menurut dia, pembenahan BUMN merupakan bagian dari komitmen pemerintah memastikan kekayaan negara dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
Prabowo juga menyinggung dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Ia mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk bersaing secara demokratis, bukan melalui upaya menciptakan instabilitas.
“Kalau tidak suka Prabowo, silakan bertarung 2029. Tapi jangan ganggu negara dengan kerusuhan,” katanya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sendiri menjadi forum konsolidasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam mengawal program prioritas nasional. Pemerintah berharap sinergi lintas level birokrasi mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan penekanan pada keamanan, reformasi BUMN, dan penguatan investasi, Prabowo menilai fondasi pembangunan ke depan harus ditopang tata kelola yang bersih dan kepastian hukum.
“Yang kita bela adalah rakyat Indonesia,” ujarnya.
