Channel9.id-Jakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS lebih banyak memilih ikut pindah ke ibu kota.
Fakta tersebut merupakan hasil polling mengenai pilihan pindah ke ibu kota baru atau pensiun dini telah berakhir. Polling yang dimaksud dibuka sejak pukul 18.00 WIB, Senin (20/1) kemarin. Dan polling ditutup hari ini, Selasa (21/1) pukul 14.00 WIB. Hasilnya, 13 peserta polling memilih ikut pindah ibu kota. Sementara itu, ada 10 peserta polling yang memilih pensiun dini.
“Pindah dong, bangun kota dari awal, ngerasain tinggal di tempat baru yang semoga ke depannya benar-benar jadi smart city. Bakal jadi cerita menarik ke anak cucu nanti,” ungkap salah satu peserta polling Salvator714, yang memilih pindah ibu kota.
Diketahui, para PNS pusat harus menyiapkan diri dari sekarang. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar seluruh abdi negara, khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat, akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 mendatang.
Ibu kota baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan pembangunan awal akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.
Jokowi mengatakan, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim. Dan, empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai. “Pindah semuanya langsung,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan. Khusus kluster pemerintah, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan akan selesai pada 2024. Sehingga, di tahun yang sama, seluruh PNS pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru.
Kementerian PAN-RB mencatat jumlah PNS pusat yang pindah ke Kaltim ada 118.000 orang. Mereka diberi dua pilihan. Pertama, pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
“Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat,” ujar Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
(LH)
