Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui kesalahan masa lalunya karena usahanya di sektor pertambangan kerap bersinggungan dengan aktivitas penebangan pohon.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main-main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” kata Bahlil, dilansir dari kanal YouTube DPP Partai Golkar Official.
Mantan Menteri Investasi ini mengakui pengalaman tersebut membuatnya memahami betapa serius dampak lingkungan jika pertambangan dan perkebunan tidak dikelola dengan benar.
“Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” tuturnya.
Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil mengeklaim telah melakukan penataan secara menyeluruh terhadap proses penambangan agar lebih ramah lingkungan. Salah satu yang dilakukannya yaitu memperketat proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
“Ketika saya diberikan amanah untuk menjadi Menteri ESDM kemarin, maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan,” tuturnya.
Jika tidak dikelola dengan baik, kata Bahlil, maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Ia juga mengaku memperketat kewajiban perusahaan untuk menjaminkan biaya reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan.
“Kalau kita dari helikopter ngecek, eks-eks pertambangan, syukur alhamdulillah kalau sudah lakukan reklamasi dan reboisasi. Kalau belum (direklamasi), waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif, dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” tuturnya.
Bahlil mengatakan kebijakan itu sempat menuai protes dari pelaku usaha. Namun, ia menegaskan negara tidak boleh diatur oleh pengusaha.
“Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi, negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tambah dia.
HT
