Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Ia mengatakan tujuan negara tidak hanya soal demokrasi, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, demokrasi adalah instrumen untuk menunjukkan tujuan berbangsa dalan bernegara. Sehingga, kata dia, kesejahteraan rakyat hingga pendidikan adalah tujuan bernegara yang sesungguhnya.
“Saya katakan bahwa tujuan negara itu tidak hanya demokrasi. Demokrasi itu kan instrumen untuk menunjukkan tujuan-tujuan kita dalam berbangsa negara. Tujuan sesuai hatinya itu adalah kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan,” kata Bahlil usai menghadiri Silaturahmi Perempuan Golkar dan Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Ia mengatakan, Golkar mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang baik dan benar. Bahlil menyebut sistem Pemilu harus sesuai dengan adat ketimuran, budaya, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
“Itu (kajian) benar-benar penting, itu statement saya dan silakan kita kaji, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar gubernur hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024).
Menurut Prabowo, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar Pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Belum lagi banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada. Dengan keadaan itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
HT
