Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut terpilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Tim Penilai Akhir (TPA) yang bersidang Kamis (31/8/2023) dipimpin Presiden membahas 10 jabatan Gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada awal September ini, termasuk Sulawesi Selatan.
Nama Bahtiar disebut langsung ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk duduk sebagai PJ Gubernur Sulsel. “Hak prerogatif Presiden memilih dari nama yang diusulkan,” ujar sumber yang mengatahui proses TPA untuk menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Bahtiar yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, salah satu jabatan strategis di Kemendagri. Urusannya terkait politik pemerintahan, kewaspadaan nasional, hingga perancangan dan implementasi perundang-undangan Pemilu, Pilkada serempak 2024 nanti.
Bahtiar, pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995 hingga periode reformasi.
Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa san Politik, sebelum berubah nama menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
Di sini, Bahtiar adalah sosok sedikit birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru.
Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Namanya cukup disegani di kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM sampai aktivis budaya.
Jaringan luas membuatnya banyak menyelesaikan persoalan pelik, seperti saat muncul polemik persoalan pemekaran Provinsi Papua.
Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Pengalaman Bahtiar semakin lengkap, di masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 Bahtiar menjadi Pj Sementara Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagikan pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halamam.
Riwayat Pendidikan
1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 – 1992)
2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)
3. Institut Ilmu Pemerintahan (2000)
4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)
5. Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).
Riwajat Jabatan
1. Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)
2. Kabag Perundang -Undangan, Setditjen Polp um (2015)
3. Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
4. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
5. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018)
6. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019)
7. PJs. Gubernur Kepulauan Riau ( 2020)
8. Direktur Jenderal Politik dan Pemer intahan Umum (2020 – Sekarang)
Pengalaman Kerja
1. Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013)
2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015)
3. Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017)
4. Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021)
5. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022)
6. Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).
7 . Tim Penyusun UU No. 14 Tahun 20 22 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
8 . Tim Penyusun UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
9 . Tim Penyusun UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
10. Tim Penyusun UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
11. Tim Penyusun Perppu No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No . 7 Tahunn 2017 tentang Pemilu
12. Tim Penyusun Peraturan KPU terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024
13. Tim Penyusun Peraturan Bawaslu terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024
14. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang Penanganan Konflik Sosial
15. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang tentang Pengawasan Ormas
16. Tim Pembina Tingkat Nasional Forum Pembauran Kebangsaan
17. Tim PembinaTingkat Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama
18. Anggota Gugus tugas Revolusi Mental Tingkat Nasional untuk Indonesia Bersatu
Riwayat Organisasi
1. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2021-2026
2. Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti 2022 -2027.
3. Anggota dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS)
4. Wakil Ketua Umum I Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAK I) Masa Kepengurusan 2023 -2028.
Baca juga: Profil Bahtiar, Kandidat Terkuat Calon Pj Gubernur Sulsel
