Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai penegakan hukum saat ini seolah-olah tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyebut pernyataan AHY itu tidak tepat jika dikaitkan dengan penegakan hukum kasus korupsi.
Alasannya, kata Arsul, beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil diungkap.
“Jika bagian dari pidato AHY dalam Milad PKS tentang penegakan hukum yang seolah tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan itu terkait proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo Johnny Plate, maka saya menilai bahwa bagian pidato itu tidak pas dan tidak mencerminkan keadaan empirik penegakan hukum terkait kasus korupsi,” ujar Arsul kepada awak media, Minggu (21/5/2023).
Arsul mengatakan, beberapa menteri pada masa pemerintahan Jokowi juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi.
“Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum,” jelas Arsul.
“Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo,” kata dia.
Arsul menyebut anggota DPR dari partai koalisi Jokowi yang terlibat korupsi juga diusut. Ia kemudian menyinggung dugaan korupsi Johnny G Plate.
“Di luar menteri, ada kasus korupsi politisi senior dan anggota DPR, Alex Noerdin, yang juga dari partai koalisi yang juga diproses hukum Kejagung. Kedua, Johnny Plate itu adalah dari partai yang masih ada dalam koalisi. Jadi bukan lawan politik. Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem tidak menjadikan NasDem adalah partai lawan politik,” katanya.
Di samping itu, Arsul bahkan menyinggung penegakan hukum terkait kasus korupsi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, masih ada beberapa kasus korupsi di era SBY yang belum tuntas sampai saat ini, salah satunya yakni kasus korupsi Bank Century.
“Yang terjadi justru menurut saya ada situasi sebaliknya dimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY malah belum tertuntaskan di periode pemerintahan sekarang. Contoh kasus korupsi bail-out Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai turut serta atau pihak yang bersama-sama,” katanya.
“Juga proses hukum kasus korupsi Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung masih dalam proses namun belum masuk proses peradilan, padahal ini kasus yang berpotensi menyeret juga pihak-pihak di luar partai kawan koalisi,” imbuhnya.
Sebelumnya, AHY menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang merosot tajam. Ia bahkan menyebut penegakan hukum di Indonesia tajam ke lawan, tumpul ke kawan.
“Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” ujar AHY saat memberikan sambutan di acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia. Pertama, mengamankan kawan politik dari proses hukum lantaran masuk kategori obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum.
Kedua, pihak yang menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik dengan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.
“We’re on the verge of a serious democratic regression,” ujarnya.
Di sisi lain, AHY menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Ia mengatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam.
“Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya?” katanya.
HT
